Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.102

Mahkamah Konstitusi & Mahkamah Agung, Menangkan Gugatan Seorang Satpam

Marten Boiliu, seorang Satpam saat menghadiri sidang di MK. (foto: mahkamahkonstitusi.go.id)
Marten Boiliu, seorang Satpam saat menghadiri sidang di MK. (foto: mahkamahkonstitusi.go.id)
Marten Boiliu, seorang Satpam saat menghadiri sidang di MK. (foto: mahkamahkonstitusi.go.id)

Jakarta | Tak disangka, seorang personil satuan keamanan (Satpam), Marten Boiliu mampu menyakinkan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 September 2013 lalu. Melalui permohonan judicial review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, menjadi pintu masuk bagi Marten untuk memperjuangkan hak-haknya atas pengakhiran hubungan kerja yang dialaminya Juni 2009 lalu.

Putusan MK No. 100/PUU-X/2012, memberikan semangat baru bagi Marten untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut pembayaran uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan. Bagi Marten, dirinya akan merasa kesulitan menuntut perusahaan tempatnya bekerja, yaitu PT. Sandhy Putra Makmur, jika tanpa adanya putusan MK. Sebab, ketentuan Pasal 96 UU 13/2003 yang menyatakan sebuah tuntutan menjadi daluarsa setelah 2 (dua) tahun, merupakan penghalang bagi dirinya.

Meski gugatan Marten di PHI Jakarta Pusat pernah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), berdasarkan Putusan Nomor 116/PHI.G/2013/PN.Jkt Pst tanggal 25 November 2013. Namun akhirnya gugatan kedua yang diajukan Marten, dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat, dengan Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 27 November 2014.

Dalam amar putusannya, PHI Jakarta Pusat menghukum perusahaan yang berada di Jl. Gunawarman, No.79, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu, untuk membayar kepada Marten, berupa uang pesangon selama bekerja 7 (tujuh) tahun, dan kekurangan upah yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.14,5 juta.

Meski putusan PHI tersebut, diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh perusahaan pada 4 Desember 2014. Namun, MA dalam putusannya bernomor 93 K/Pdt.Sus-PHI/2015, menyatakan menolak seluruh alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Sandhy Putra Makmur. MA beralasan, PHI Jakarta Pusat telah tepat menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang diketuai oleh Hakim Mahdi Soroinda Nasution, menganggap PHI telah tepat dalam membuat pertimbangan hukumnya. “Bahwa, hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai ketentuan Pasal 59 hanya dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) kali periode, sehingga pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak yang ke-4 (empat) tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans RI. Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004,” tegas ia, Selasa (21/4/2015). (***Ys)

4
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
3 Comment authors
Mutiq ajayudho pideksoadminbo Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
yudho pidekso
Guest
yudho pidekso

Admin saya tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap kasus ini, dan membutuhkan Putusan Nomor 116/PHI.G /2013/PN.Jkt Pst dan Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst , saya sudah mencari di direktori Mahkamah Agung tidak ada, smg admin mempunyainya. Terimakasih