Type to search

Berita

Memenuhi Kualifikasi Mengundurkan Diri, MA Setuju PHI Hukum Pesangon

Share
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA), meskipun menganggap Sarichul C, dkk (37 orang) telah mengundurkan diri akibat melakukan mogok kerja tidak sah dan telah dipanggil secara patut oleh perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam amar putusannya tidak mengubah amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang, yang telah mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (3) UU 13/2003, pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri, hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam salinan Putusan Nomor 503 K/PDt.Sus-PHI/2015 tersebut, Majelis Hakim tingkat kasasi pada MA yang diketuai oleh Hakim Zahrul Rabain itu, berpandangan bahwa tindakan Sarichul, dkk sebagai Pemohon Kasasi telah melakukan mogok kerja yang tidak sah. Karena surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 6 Maret 2014 dan di terima oleh perusahaan pada tanggal 11 Maret 2014, yang akan melaksanakan mogok kerja pada tanggal 14 Maret sampai dengan 24 Maret 2014, berselang hanya 3 (tiga) hari, dan melanggar ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Walau demikian, MA menilai Putusan PHI Semarang Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg tanggal 5 Mei 2015 lalu, yang menghukum PT Mekar Armada Jaya yang beralamat di Jl. Mayjend Bambang Soegeng, No.7, Magelang itu untuk membayar uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2003, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. “Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi,” ujar Hakim Zahrul membacakan amar putusan diruang sidang MA yang dinyatakan terbuka untuk umum, Senin (21/9/2015). (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *