Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
948

Permohonan Kasasi Perusahaan Kembali Ditolak Terkait Program Rasionalisasi Karyawan

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)
Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Jakarta | Program rasionalisasi atau efesiensi perusahaan kerap menimbulkan masalah. Hal itu berakibat pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena PHK yang dilakukan melanggar prosedur yang telah ditentukan undang-undang, serta menimbulkan konflik hukum yang harus disesesaikan sampai tingkat pengadilan.

Hal ini seperti yang menimpa Syaiful Barkah, seorang pekerja di PT. Maxima Inti Finance dengan posisi terakhir sebagai Area Collection Manager. Syaiful adalah salah satu pekerja yang terkena program rasionalisasi/efisiensi perusahaan. Begitulah apa yang dikatakan Syaiful dalam dalil gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis hakim di PHI tersebut mengabulkan gugatan Syaiful karena terbukti bahwa perusahaanya PT. Maxima Inti Finance tempat ia bekerja telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tidak melakukan pembayaran pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), satu kali ketentuan ayat (3) dan (4) Jo.Pasal 164 ayat 3 dalam hal PHK karyawan oleh perusahaan dengan dalih efisensi, maka berlaku dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) satu kali ketentuan ayat (3) dan(4).

Perusahaan yang bergerak di bidang kredit mobil dan sepeda motor yang sedang berkembang ini, dihukum oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat untuk membayar uang pesangon kepada Syaiful Barkah yang keseluruhannya sebesar Rp106.505.000,00. Selain itu, menyatakan putus hubungan kerja antara Syaiful Barkah dan PT. Maxima Inti Finance sejak tanggal 2 September 2014. Begitulah inti dari amar putusan Nomor 259/Pdt.SusPHI/2014/Pn.Jkt.Pst, tanggal 26 Januari 2015.

Kemudian perusahaan Inti Finance ini melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Srt.Kas/PHI/2015/ PN.JKT.PST. Hal tersebut dilakukan karena Inti Finance menganggap bahwa PHI Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum.

Inti Finance berdalih bahwa PHK yang dilakukannya telah sesuai ketentuan dalam UU, serta diawali dengan dilaksanakannya anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara yang pada pokoknya menganjurkan untuk mempekerjakan kembali Syaiful Barkah. Kemudian Perusahaan telah mengeluarkan Surat Nomor MIF/HRD/09/ 2014/EXT-004 perihal Panggilan Kerja, namun tidak ada jawaban atau tanggapan dari Syaiful melainkan menerima panggilan sidang a quo.

Selain itu Syaiful pun menolak SK Nomor MIFSD/00008/SK-HRD/V/2014 tentang Demosi Karyawan. Penurunan jabatan (demosi) ini dilakukan dan dipergunakan perusahaan sebagai dasar untuk memperhitungkan jumlah uang kebijaksanaan atau Kompensasi Uang Pisah yang dapat diberikan kepada karyawan yang terkena program rasionalisasi atau efisiensi.

Sehingga perusahaan berpendapat, bahwa perselisihan yang diajukan Syaiful ke Pengadilan Hubungan Industrial yang menuntut pembayaran pesangon sangatlah tidak relevan dan tidak berlasan hukum, karena faktanya Syaiful telah menolak demosi, justru ia sendirilah yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap perusahaan.

“Maka Termohon Kasasi (Syaiful) hanya berhak untuk mendapat uang kebijaksanaan (minimal) sebanyak 1 (satu) bulan upah terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Peraturan Perusahaan,” ujar Inti Finance.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang menyelesaikan sengketa pada tingkat kasasi berpendapat bahwa putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum.

“Pemutusan Hubungan Kerja dengan kwalifikasi mengundurkan diri sebagaimana dalil Tergugat (Inti Finance) tidak beralasan karena tidak ada panggilan sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan telah terbukti Penggugat (Syaiful) melakukan pelanggaran dengan tidak menjalankan demosi sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat, dan oleh karenanya sudah tepat Penggugat di PHK dengan kompensasi hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, ujar Ketua Majelis Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn, saat membacakan putusan kasasi Nomor 511 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Senin (21/09/2015).

“Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT Maxima Inti Finance harus ditolak,” ujarnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of