Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
951

PHI Hukum Perusahaan Upah Proses 15 Bulan, MA Nilai Tak Adil

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Mahkamah Agung (MA) merubah amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn bertanggal 23 Maret 2015, yang menghukum PT. Maju Jasatama Sejahtera untuk membayar upah selama tidak mempekerjakan Wahyudi sebesar 15 (lima belas) bulan upah atau senilai Rp.27,7 juta.

Dalam amar Putusan Nomor 496 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Majelis Hakim tingkat kasasi yang diketuai oleh Hakim Yulius, hanya mewajibkan perusahaan yang berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro Kav. 11, Lt. VI, Kota Medan itu, membayar upah proses pemutusan hubungan kerja Wahyudi sebesar 6 (enam) bulan upah atau senilai Rp.11,1 juta.

Hakim Yulius menilai penyelesaian dalam perkara tersebut seharusnya dapat berjalan lancar, dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan. “Semestinya jika proses dapat berjalan secara lancar akan dapat diselesaikan dalam kurun waktu lebih kurang selama 6 bulan, dan oleh karenanya di samping juga memperhatikan yurispudensi yang telah ada tentang besarnya upah proses, maka besarnya upah proses untuk Penggugat sudah adil ditetapkan sebesar 6 (enam) bulan upah,” jelasnya, Senin (21/9/2015) di Gedung MA, Jakarta.

Putusan MA tersebut, setidaknya kontraproduktif dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-IX/2011 bertanggal 19 September 2011, yang menyatakan frasa “belum ditetapkan” dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut pandangan MK, setiap pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengusaha secara sepihak atau tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka diberi hak untuk tetap mendapatkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima hingga perkaranya mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003. Sehingga dengan demikian, jika terjadi PHK sepihak yang dilakukan pengusaha, maka segala hak-hak si pekerja haruslah ditetapkan hingga putusan pada tingkat kasasi di MA, atau putusan PHI yang tidak diajukan kasasi.

Terhadap perkara PHK sepihak yang dialami Wahyudi, karena PT. Maju Jasatama Sejahtera mengajukan permohonan kasasi atas putusan PHI Medan, sehingga putusan tersebut belum dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap. Maka Wahyudi seharusnya mendapatkan upah selama tidak dipekerjakan dalam proses PHK sampai dengan MA menjatuhkan putusan pada bulan September 2015, yaitu 21 (dua puluh satu) bulan upah terhitung sejak Wahyudi di PHK sepihak pada 15 Januari 2014. (***Ys)

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
adminbobasuki Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
basuki
Guest
basuki

Mohon pencerahannya. Kami di phk sepihak oleh perusahaan setelah melakukan mogok kerja akibat gagalnya perundingan. Masalah ini sudah masuk ke persidangan phi. Kami sudah mendapatkan surat dari disnaker provinsi terkait kewajiban perusahaan membayar upah proses, 2 surat dari kemenaker terkait thr dan upah proses, nota I & II dari disnaker provinsi. Tapi sampai saat ini disnaker provinsi belum mengeksekusi nota meskipun masanya sudah habis. Di sidang phi kami juga meminta putusan sela, tapi majelis hakim belum memutuskan. Mohon bantuannya untuk penyelesaian masalah ini.