Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
519

PT Investama Mandiri Menganggap Hakim Tidak Pertimbangkan 3 Putusan Perkara Identik

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: storyza.wordpress.com)
foto: storyza.wordpress.com
foto: storyza.wordpress.com

Jakarta | Walaupun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, 10 orang sopir tetap (Rimin, dkk) mengajukan kasasi dan akhirnya dikabulkan Hakim MA. PHI Surabaya dalam putusannya Nomor 127/G/2012/PHI.Sby., menyatakan gugatan Rimin dkk harus ditolak karena daluarsa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 UU Ketenagakerjaan dan gugatan tersebut merupakan gugatan ulang yang sebelumnya pernah diajukan serta telah dinyatakan obscuur libel (gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas).

Rimin, dkk adalah sopir tetap di PT. Emitraco Investama Mandiri yang berkedudukan di Jalan Margomulyo 44 Blok A-1 Surabaya. Mereka dalam melakukan kerjanya diberikan upah berdasarkan sistem ritase (artinya berapa rit yang didapat dikalikan nominal sejumlah uang sesuai tarif per ritnya). Selain itu, hari kerja dan jam kerjanya tidak beraturan disesuaikan dengan order yang ada dan mereka diberi upah pokok masing-masing Rp325.000,00 per bulan.

Majelis hakim MA pada tingkat kasasi menghukum Tergugat (PT Investama Mandiri) membayar hak-hak para Penggugat (Rimin, dkk) sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dinyatakan putus hubungan kerja antara Rimin dkk dengan PT Emitraco Investama Mandiri. Begitulah isi dari amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 24 Juli 2013.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut perusahaan terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (1), pasal 160 ayat (3), dan pasal 162 UU Ketenagakerjaan.

Merasa tidak puas dengan putusan kasasi tersebut, Investama Mandiri memposisikan diri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan keberatan terhadap amar putusan dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Kasasi Nomor 327/K.Pdt-Sus-PHI/2013 karena tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dan tidak mencerminkan keadilan yang berkepastian hukum.

Investama melalui kuasa hukumnya Yan Musu, SH., HRD Manager, menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 jo pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 1 huruf c Surat Edaran Nomor: SE-01/MEN/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, telah jelas dan terbukti secara hukum bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebatas mitra kerja dan tidak memenuhi unsur untuk disebut hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena tidak dikenal adanya upah pokok, upah yang diberikan hanya berdasarkan ritase, jam kerja dan hari kerja juga tidak teratur hanya berdasarkan order.

Ia pun mendalilkan, bahwa tidak benar jika mitra kerja tersebut masih dikaitkan dengan panggilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor Kep. 232/ Men/2003 apalagi dikaitkan dengan sahnya PHK.

“Mitra kerja seharusnya tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa karena hubungan mitra kerja, maka jelas Majelis Hakim Kasasi salah dalam menerapkan hukum jika dalam pengakhiran hubungan harus dikaitkan dengan pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian”, ujarnya.

Selain itu, lanjut Yan, amar putusan tersebut telah bertentangan dengan 3 (tiga) putusan perkara kasasi lainnya yang notabene identik antara pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, dan oleh Pengadilan yang sama. Untuk itu status hukum semua sopir yang ada di PT. Emitrao Investama Mandiri adalah sama yaitu mitra kerja.

Inilah 3 putusan perkara identik tersebut beserta beberapa pertimbangannya:

1. Putusan Perkara Kasasi Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Antara: Bowo/Pemohon Kasasi Lawan PT. Emitrao Investama Mandiri/Termohon Kasasi

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, tetapi perlu perbaikan pada amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Tidak terjadi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh sebab itu jika terjadi sengketa sepenuhnya menjadi kewenangan peradilan perdata (sengketa perdata);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa ini;
Bahwa terlepas dari alasan kasasi Putusan Judex Facti perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Putusan Perkara Kasasi Nomor:618 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Antara: Supriono/Pemohon Kasasi melawan PT. Emitraco Investama Mandiri/Termohon Kasasi.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya adalah beralasan untuk menolak gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi: Supriono tersebut harus ditolak;

3. Putusan Perkara Kasasi Nomor: 6 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Antara: Widodo/Pemohon Kasasi melawan PT. Emitraco Investama Mandiri/Termohon Kasasi.

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Menimbang,bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pengadilan Hubungan Industrial tidak berhak mengadili perkara a quo, dan Putusan Judex Facti harus diperbaiki dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO).

Namun dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Judex Juris tersebut (dalam hal ini putusan kasasi Nomor 327 K/ Pdt.Sus-PHI/2013).

“Keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanya perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dalam menilai fakta persidangan”, ujar Ketua Majelis Hakim Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. saat membaca putusan Nomor 46 PK/Pdt.Sus-PHI/2015, Kamis (28/5/2015). (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of