Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
985

Putusan Tidak Dapat Diterima, Sepanjang 2015 Masih Warnai Enam PHI

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Istilah hukum Niet onvankelijke verklaard atau umum disebut sebagai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, kerap membuat sejumlah aktifis pekerja dari serikat buruh dan beberapa praktisi hukum kesal dibuatnya. Sebab, putusan yang demikian, belum memberikan kepastian hukum terhadap obyek sengketa yang diperselisihkan di Pengadilan. Lantaran persoalan formalitas gugatan yang dianggap oleh sebagian kalangan, seharusnya dapat diperbaiki setelah diberi nasihat dan kesempatan oleh Hakim.

Putusan yang dikenal dengan sebutan NO itu, dinilai seolah telah tidak sejalan dengan tujuan awal Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu cepat, tepat, adil dan murah. Terlebih dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.

Kewajiban Hakim tersebut, hampir serupa dengan model hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hakim diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data, yang disampaikan Hakim dalam sebuah sidang pemeriksaan persiapan.

Hukum acara yang sama juga diterapkan dalam pemeriksaan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK diwajibkan untuk terlebih dahulu menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan, untuk memberikan nasihat kepada Pemohon terhadap kelengkapan dan kejelasan pokok permohonan pengujian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Apabila Hakim PTUN dan MK menemukan ketidaksempurnaan gugatan atau permohonan, maka kedua lembaga tersebut tidak melanjutkan proses persidangan ke tahapan jawaban, replik, duplik hingga pembuktian. Melainkan menerbitkan penetapan terhadap gugatan atau permohonan dengan amar tidak dapat diterima.

Berbeda dengan hukum acara yang berlaku di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Meskipun diatur kewenangan untuk memeriksa isi gugatan dan meminta Penggugat menyempurnakan isi gugatan, namun dalam penjelasan UU 2/2004, kewenangan tersebut didelegasikan ke Panitera atau Panitera Pengganti.

Hal tersebut, kerap dikeluhkan. Sebab, putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, diucapkan setelah melalui tahapan jawaban, replik hingga bukti dan saksi, yang telah memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan catatan buruh-online.com, sepanjang tahun 2015 dari 347 perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di 6 (enam) provinsi, yaitu Pekanbaru, Tanjungkarang, Pontianak, Bandung, Denpasar, Surabaya, sebanyak 21 perkara diputus dengan amar putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

PHI Bandung setidaknya ada 5 (lima) putusan tidak dapat diterima, yaitu disebabkan legal standing (kedudukan hukum) serikat pekerja sebagai kuasa pekerja selaku penggugat, kemudian karena gugatan dianggap obscuur libel (kabur dan tidak jelas) akibat tidak menyebutkan masa kerja penggugat sebagai pekerja, serta disebabkan penggabungan jenis perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja dalam satu gugatan.

Di Surabaya terdapat 10 (sepuluh) putusan serupa, diantaranya dikarenakan beberapa penggugat belum menempuh upaya mediasi, ada juga yang menggugat pimpinan PT bukan perseroan terbatasnya. Selain akibat dua hal itu, juga disebabkan perkara yang diajukan masih diperiksa pada tingkat kasasi dan belum diputus tetapi digugat kembali di PHI, serta anjuran mediasi untuk perselisihan kepentingan namun mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja, dan gugatan yang tidak menyebutkan kewarganegaraan.

Tidak jelasnya tuntutan sita jaminan karena tidak merinci obyek benda milik Tergugat yang akan disita, juga menjadi alasan PHI Pekanbaru untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Berbeda dengan PHI Tanjungkarang yang menyatakan perkara yang diajukan belum melalui tahapan perundingan bipartit.

Sedangkan PHI Pontianak pernah menerbitkan putusan tidak dapat diterima, akibat gugatan dianggap prematur karena perkara pidana di Kepolisian belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan akibat adanya perbedaan penyebutan besaran upah dalam satu surat gugatan, dianggap oleh PHI Denpasar sebagai gugatan yang tidak jelas. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of