Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
441

Ribuan Bidan Desa Menunggu Realisasi Keputusan Menpan Terkait Hak Kepastian Kerja

foto: kalbar.prokal.co
foto: kalbar.prokal.co
foto: kalbar.prokal.co

Jakarta | Keputusan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengangkat bidan desa berlebel Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagai CPNS 2016 sangat ditunggu realisasinya oleh ribuan bidan desa di Indonesia.

Keputusan yang disampaikan pada tanggal 28 September 2015 tersebut, bukanlah tanpa sebab. Hal ini merupakan sebuah perjuangan yang mengkombinasikan strategi perjuangan diplomasi dan aksi massa.

“Untuk mengangkat 16 ribu bidan desa, cukup dikalikan Rp 4,5 juta dan dikalikan lagi 12 bulan, hasilnya Rp 864 miliar. Ini tidak seberapa bila dibandingkan dengan jasa mereka,” jelas Menpan & RB, Yuddy Chrisnandi.

Ia mengatakan, bahwa anggaran kebutuhan dana pengangkatan bidan desa berlebel PTT sangat rasional, mengingat silpa APBN 2015 saja yang diberikan untuk pembangunan daerah masih bersisa Rp. 273 triliun.

Demi kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat, pemanfaatan anggaran negara khususnya anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN 2015. Hal ini tentu saja dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh janji politik pemerintah, ujar Yuddy.

Sementara Ketua Forum Bidan Desa PTT, Lilik Dian Eka mengatakan, secara konstitusional tertuliskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Maka setiap aturan turunan di bawahnya yang tidak sesuai dengan konstitusi, patut diperbaiki, demi menjalankan amanat UUD 1945.

Selama tahun 2015, Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap Indonesia, telah mencatat sebuah sejarah perjuangan panjang tentang nasib tenaga kesehatan rakyat di seluruh pelosok desa. Untuk itu, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi untuk mengangkat bidan desa berlabel PTT sebagai CPNS 2016 harus segera direalisasikan, mengingat kondisi keselamatan kerja bidan desa masih terabaikan. Selain itu, minimnya kantung darah PMI merupakan penyebab akut yang melengkapi derita bidan desa dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya.

Dalam UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 pun sudah tidak mengenal status kerja Pegawai Tetap (PTT). Terlebih, bidan desa merupakan unit emergency di desa-desa yang selama ini menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan dasar masyarakat.

“16.476 orang bidan desa yang berlabel PTT harus menjadi momentum nasional menuju terealisasinya keputusan Menpan & RB yang akan menjadikan perubahan nasib bidan desa berlabel PTT untuk mendapatkan hak kepastian kerja sebagai CPNS mulai bulan Januari hingga April 2016,” lanjut Eka.

Eka menjelaskan, mirisnya tingkat angka kematian ibu, dan angka kematian bayi di Indonesia, diperparah atas kejadian kematian bidan desa di Kalimantan Barat dan Papua baru-baru ini.

“Urgensi tersebut, menjadi keharusan adanya perbaikan dan pembenahan atas sistem manajemen sumber daya manusia bagi peningkatan infrastruktur fasilitas dan penanganan pelayanan kesehatan mendasar. Agar Indonesia, benar-benar mencapai Indonesia Sehat Berdaulat,” ungkapnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of