Type to search

Berita

Sepanjang 2015, MK Putus 5 Perkara UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI

Share
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Dalam setahun terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi telah melahirkan 5 (lima) putusan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Badan peradilan penafsir konstitusi itu, setidaknya telah menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dikabulkan

Melalui Putusan Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 11 November 2015, MK menetapkan anjuran tertulis yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UU 2/2004, yang selama ini diterbitkan oleh Pegawai Mediator dan Konsiliator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja haruslah dianggap sebagai risalah mediasi atau konsiliasi. Sebab, dua kewenangan Pegawai Mediator itu, melanggar prinsip UU 2/2004 sebagai undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa tenaga kerja, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada 4 November 2015, MK memberikan hak kepada pekerja untuk meminta pelaksanaan (eksekusi) Nota Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Disnaker, tentang tidak diperbolehkannya menggunakan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), baik itu dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja maupun oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Putusan MK Nomor 7/PUU-XII/2014 tentang pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, setidaknya memberikan kepastian hukum atas tidak adanya aturan pelaksana dari Nota Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Disnaker selama ini.

Ditolak

Ditahun yang sama, MK menolak 2 (dua) perkara pengujian 2 (dua) undang-undang diatas. Diantaranya padal tanggal 11 Maret 2015, MK menolak pengujian Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003 yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dalam perkara Nomor 11/PUU-XII/2014. Kala itu, APINDO menginginkan agar MK menghapus frasa produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam formula perhitungan upah minimum, serta menghilangkan kewenangan Dewan Pengupahan dalam merekomendasikan besaran nilai upah minimum.

Kemudian pada 30 November 2015, MK juga menolak permohonan pengujian Pasal 81 UU 2/2004, dalam perkara Nomor 20/PUU-XII/2015, yang diajukan Abda Khair Mufti, dkk. Abda ingin MK memisahkan cara penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial, dari cara gugat menggugat yang ditentukan dalam UU 2/2004, menjadi kembali ke permohonan dalam UU 13/2003. Abda menuding, proses gugat menggugat di PHI, justru melepaskan kewajiban pengusaha yang harusnya mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pengadilan jika hendak melakukan PHK.

Selain kedua perkara diatas, dalam sidang pembacaan ketetapan Perkara Nomor 116/PUU-XIII/2015 pada 4 November 2015 yang tidak dihadiri oleh Pemohonnya, yaitu Edwin Hartana Hutabarat. MK berdasarkan surat Edwin tanggal 20 Oktober 2015, mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 82 UU 2/2004. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *