Type to search

Berita

Sepanjang 2015, PHI Surabaya Vonis PHK Ratusan Pekerja Karena Alasan Efisiensi, Disiplin & Mangkir

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Surabaya | Hingga awal bulan November 2015, buruh-online mencatat perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebanyak 73 perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang melibatkan 667 pekerja, terdiri dari 425 pekerja laki-laki serta 306 pekerja perempuan. Diantaranya 8 perkara berakhir dengan putusan perdamaian, 2 perkara dianggap ne bis in idem, 10 perkara dicabut kembali, 9 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 32 perkara dikabulkan sebagian dan 12 perkara ditolak seluruhnya.

Mereka diputuskan hubungan kerjanya dengan 11 (sebelas) jenis alasan PHK. Yaitu pada urutan pertama karena alasan efisiensi sebanyak 21 perkara, kedua karena pelanggaran tata tertib (indisipliener) di perusahaan sebanyak 19 perkara, sedangkan diurutan ketiga adalah karena mangkir sebanyak 10 perkara. Alasan PHK lainnya ialah karena mogok kerja, melakukan tindak pidana, relokasi perusahaan, mengundurkan diri, perusahaan tutup dan pailit, pekerja meninggal dunia serta pensiun.

Dari 73 perkara PHK tersebut, sebanyak 58 diajukan oleh pihak pekerja sebagai penggugat, dan sebanyak 15 perkara diajukan pihak perusahaan sebagai penggugat. Diantaranya terdapat 2 perkara yang melibatkan 2 (dua) perusahaan sekaligus sebagai tergugat. Yaitu perkara yang diajukan Chusaini melawan Koperasi Karyawan Angkasa Citra Sentosa dan PT Aerofood Indonesia. Lalu perkara antara Sulianto, dkk (3 orang) melawan PT Dua Apta Perkara dan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Keduanya berakhir dengan putusan perdamaian.

Sedangkan dari 667 pekerja yang di-PHK, hanya 1 (satu) perkara dengan 1 (satu) penggugat yang diputus dengan bekerja kembali. Yaitu perkara antara Sugiono melawan PT Langgeng Makmur Industri, yang diputus pada Senin (27/7/2015) lalu, dengan Nomor Perkara 54/G/2015/PHI.Sby. (***Hz)

3 Comments

  1. Barkah 5 Januari 2016

    Dear rekan-rekan,

    Saya menggarisbawahi “….urutan pertama karena alasan EFISIENSI sebanyak 21 perkara…”.
    Apakah “efisiensi” yang dimaksudkan adalah ada 21 perusahaan yang TUTUP PERMANEN sebagaimana maksud amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan sbb:

    Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
    tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
    Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
    bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
    Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan
    tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;

    Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
    tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
    Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
    pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
    sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup
    tidak untuk sementara waktu”;

    Demikian dan terima kasih..

    Salam,
    Barkah

    Balas
      1. Sofpyan 21 Mei 2017

        Gak tau lagi buruh menuntut keadilan di negri ini. Banyak bahasa hukum yg samar yg sudah ditetapkan oleh MK tp pelaksanaannya slalu dimentakan oleh lembaga hukum yg bernama MA,,,,,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *