Type to search

Sekitar Kita

Tanpa Pernah Bersidang, 31 Arbiter Hubungan Industrial Meninggal Dunia

Share
Ilustrasi. (gambar: lbhpekanbaruylbhi.blogspot.com)

Ilustrasi. (gambar: lbhpekanbaruylbhi.blogspot.com)

Jakarta | Genap sudah dua belas tahun, pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui model arbitrase ditetapkan sejak 14 Januari 2004 oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun hingga kini keberadaan arbiter hubungan industrial, nyaris tak pernah dipilih oleh pekerja dan pengusaha dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan, berdasarkan kewenangannya sebagaimana disebut dalam Pasal 29 UU 2/2004.

Menurut catatan buruh-online.com, di Indonesia terdapat 60 Arbiter Hubungan Industrial yang telah dilantik oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2005 yang lalu, tetapi sebanyak 31 arbiter telah meningga dunia, dan hingga kini belum pernah menyelesaikan satu perkara perselisihan hubungan industrial sekalipun.

Padahal untuk dapat diangkat menjadi arbiter, harus berpendidikan Strata Satu (S1), menguasai peraturan ketenagakerjaan dan memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Selain itu, untuk menjaga netralitas dan konflik kepentingan, arbiter diharuskan meninggalkan pekerjaan sebelumnya.

Penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui arbitrase berbeda dengan penyelesaian perselisihan pada umumnya, yaitu melalui tahapan penyelesaian bipartit, mediasi/konsiliasi, pengadilan hubungan industrial, lalu baru kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha dengan menggunakan model arbitrase, lebih cepat dan sederhana ketimbang melalui mediasi dan pengadilan hubungan industrial.

Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) UU 2/2004, penyelesaian melalui arbitrase tidak lagi memerlukan penyelesaian pada tingkatan mediasi dan pengadilan hubungan industrial. Tetapi putusan arbiter mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat akhir, meskipun masih dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah Agung.

Pemeriksaan pada sidang arbitrase-pun tidak seperti di Pengadilan Hubungan Industrial, yang menerapkan hukum acara perdata umum. Di Pengadilan Hubungan Industrial, setiap pekerja dan pengusaha yang mencari keadilan, dituntut untuk sesempurna mungkin dalam menyusun surat gugatan, karena dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dan akan berakibat pada pengulangan persidangan yang memakan waktu tidak sebentar.

Sidang arbiter menggunakan metode mendengarkan keterangan lisan dari pihak-pihak yang disertai dengan bukti-bukti tertulis, tanpa harus membuat surat gugatan. Serta penyelesaian sengketa ketenagakerjaan melalui arbiter paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penunjukkan arbiter, lebih singkat dari pengadilan hubungan industrial yang menetapkan waktu pemeriksaan 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *