Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
854

2016, UU Pengadilan Hubungan Industrial Tak Jadi Direvisi DPR

Gedung DPR-RI, Jakarta (foto: m.rmol.co)
Gedung DPR-RI, Jakarta (foto: m.rmol.co)
Gedung DPR-RI, Jakarta (foto: m.rmol.co)

Jakarta | Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Komisi IX, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tak lagi menjadi prioritas bahasan dalam agenda legislasi DPR di tahun 2016.

Dalam daftar prioritas program legislasi, DPR tak lagi mencantumkan perubahan UU yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut. Pengadilan yang diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan konflik antar serikat pekerja dalam satu perusahaan itu, dinilai oleh sebagian kalangan belum memberikan perlindungan kepada pekerja.

Tak hanya UU PPHI, DPR juga tidak memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan, yang di tahun 2015 dimasukkan dalam prioritas legislasi.

Dari 40 RUU baru dan perubahan yang menjadi agenda legislasi, DPR hanya memasukkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang diubah dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), yang diusulkan oleh 3 (tiga) Fraksi di DPR, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.

Tahapan pembahasan RUU PPILN di DPR, telah memasuki masa harmonisasi tahap keempat pada 7 September 2015, yang penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang di Deputi Perundang-undangan DPR, dilakukan sejak 1 Juli 2015 lalu. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of