Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
356

ABUTAMA Minta MK Perbaiki Rumusan Penghitungan Besaran Upah Minimum

Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Salah satu Kuasa Hukum Pemohon Iskandar Zulkarnaen saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Jakarta | Pemerintah dinilai, seolah-olah selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir telah menganggap tidak ada rumusan penghitungan besaran upah minimum, dengan memberlakukan ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Demikian dikatakan Iskandar Zulkarnaen, Kuasa Hukum Para Pemohon pengujian Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/2) kemarin.

Para Pemohon secara tegas menyatakan menolak keberadaan Pasal 44 PP 78/2015 seluruhnya, karena penghitungan besaran upah minimum baru, dihitung dari upah minimum lama ditambah dengan nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pasal dalam PP tersebut, dinilai akan memangkas peran Dewan Pengupahan. “Jadi, ketika ada PP Nomor 78, maka tidak ada lagi bargaining dengan dewan pengupahan. Padahal, putusan MK sebelumnya, dewan pengupahan itu menjadi faktor yang paling penting untuk menetapkan upah minimum,” terang Muhammad Hafidz, salah satu Pemohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Dalam permohonan yang diregister dengan perkara No. 8/PUU-XIV/2016, para Pemohon yang berjumlah sebanyak 123 pekerja yang masih aktif bekerja dibeberapa perusahaan di Jakarta, Bogor, Karawang, Cirebon, Jember, dan Gresik, yang menamakan diri mereka Aliansi Buruh Tanpa Nama (ABUTAMA) itu. Meminta MK, agar menyatakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, yang sebelumnya berbunyi : Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

menjadi, Pemerintah dalam menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai produktivitas dan nilai pertumbuhan ekonomi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Terhadap keinginan para Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan, dalil permohonan para Pemohon yang telah menyebutkan pernah adanya pengujian pasal yang sama dan telah diputus oleh MK, agar diperhatikan juga pertimbangan hukum Mahkamah. “Karena kalau mencoba untuk menguji lagi pasal yang sudah diputus oleh MK, ya, tidak hanya melihat batu ujinya, tapi tentu jangan sampai nanti batu uji yang beda, tapi sudah ada di pertimbangan-pertimbangan hukum kita dulu,” jelas Hakim Konstitusi Wahiduddin.

Sedangkan menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo yang merupakan Ketua Majelis Panel berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Namun demikian, para Pemohon diminta untuk kembali mempertegas permohonannya. “Jadi, kalau tidak lagi ada yang mau disampaikan, perbaikan Mahkamah tunggu sampai dengan tanggal 7 Maret, hari Senin 2016, pada pukul 14.00 WIB,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo menutup persidangan. (***Hz)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear Mas Hafidz,

Baru MANTAB neeh….yg disasar kata “DAN” yg memiliki unsur KUMULATIF.
Masih ada lagi kata “TERMASUK” yg (menurut saya) juga memiliki makna/unsur KUMULATIF.
Semoga permohonannya dikabulkan. Aamiin YRA.

Apabila dikabulkan, ada opportunity untuk mem-PUU-kan lagi, pasal 59 ayat (7), pasal 65 ayat (8) dan pasal 66 ayat (8) UU 13/2003, namun yg disasar adalah kata “DAN” di pasal 59 ayat (7), pasal 65 ayat (8) dan kata “DAN” maupun “SERTA” dalam pasal 66 ayat (4) UU 13/2003.

Bila saya tidak ada acara di luar Jakarta, Insya Allah….saya akan hadir di MK tgl. 7 Maret 2016.

Terima kasih. Good luck.

Salam,
Barkah