Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
369

Berwenang Melaporkan, BPJS Pekalongan Siap Pidanakan Pengusaha

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Pekalongan | Kepala Bidang Pemasaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan, Bambang Indriyanto siap mengadukan 188 pengusaha di daerahnya ke Kejaksaan Negeri Pekalongan, jika tidak mengindahkan segala peringatan dari kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Indriyanto menjelaskan, ratusan pengusaha tersebut mempunyai tunggakan iuran BPJS sebesar Rp.5,49 miliar hingga akhir tahun 2015. Menurut dia, kategori piutang tersebut dilihat dari lamanya perusahaan menunggak iuran, seperti piutang lancar, kurang lancar, piutang macet, dan kontingensi.

Lebih lanjut ia menerangkan, bahwa kategori piutang lancar adalah perusahaan yang menuggak iuran kepersertaan satu sampai dua bulan, piutang kurang lancar empat hingga enam bulan, dan piutang macet antara tujuh sampai sembilan bulan. “Adapun, kategori piutang kontijensi jika perusahaan menunggak lebih dari sembilan bulan,” imbuhnya, Senin (8/2) kemarin.

Menurutnya, BPJS terlebih dahulu akan memprioritaskan langkah persuasif terhadap perusahaan yang masih belum membayar kewajibannya itu. “Kami akan memberikan surat maupun berkomunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan terkait keterlambatan pembayaran iurannya. Akan tetapi jika setelah dilakukan langkah-langkah tersebut oleh tim pengawasan tetapi tidak ada itikad baik maka akan dilimpahkan ke kejaksaan,” katanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pengusaha yang tidak menyetorkan iuran BPJS dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Selain itu, BPJS juga diberikan kewenangan untuk melaporkan setiap pengusaha yang tidak menyetorkan iuran BPJS kepada instansi yang berwenang, termasuk Polisi atau Kejaksaan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of