Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
525

Di Kasasi, Koperasi Pengangkutan Umum Medan Permasalahkan Ketentuan Pesangon

foto: storyza.wordpress.com
foto: storyza.wordpress.com

Jakarta | Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) yang diwakili oleh Drs. Jambar Siburian, M.M. dan Halashon Rajagukguk sebagai Ketua Umum dan Sekretaris I, beralamat di Jalan Rupat Nomor 30-32, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas ketidakpuasannya terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

PHI Medan dalam putusannya Nomor 96/Pdt.SusPHI/2014/PN.Mdn Februari 2015 lalu, menghukum KPUM untuk membayar hak-hak Kasman Sihotang seorang karyawannya yang di-PHK berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 15 % sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upah proses, yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp70.727.300,00,-.

Kasman Sihotang mengaku bahwa ia adalah karyawan KPUM dengan posisi pekerjaan yang berganti-ganti yakni sebagai mandor, Pengawas KPUM, Koordinator Lapangan hingga Mandor trayek 52, dimana ia mulai bekerja sejak tahun 1973 sampai dengan 17 April 2014. Selama ini, Kasman telah bekerja selama 41 tahun, dengan gaji 3 bulan terakhir sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Gaji Kasman yang relatif kecil tidak membuat ia mengeluh. Ia tetap mengemban tanggung jawab selaku karyawan pada KPUM serta selama bekerja di perusahaan tersebut ia mengaku belum pernah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan ataupun perjanjian kerja bersama. Sebagaimana yang tertuang dalam gugatan litigasinya ke PHI Medan, Kasman menyatakan telah di PHK secara sepihak pada April 2014 dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa surat pemberitahuan dan peringatan satu pun.

Proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, argumen hukum Kasman dibenarkan oleh Hakim PHI. Hakim menyatakan bahwa PHK yang dilakukan telah melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam kasasi, KPUM menyatakan bahwa Kasman Sihotang hanyalah seorang Pekerja Waktu Tertentu, sehingga mengenai upah sebagai Mandor Angkutan Umum Trayek 52 Termohon Kasasi (Kasman Sihotang) mendapatkan upah dari Supir di lapangan jumlahnya adalah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap angkutan setiap hari.

KPUM berpendapat, putusan Judex Facti (dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan) adalah keliru dan sangat memberatkan yang menyatakan “Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan upah proses, jumlah keseluruhan sebesar Rp70.727.300,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)“. KPUM berpendapat bahwa uang pesangon yang harus dibayarkan hanyalah 1 kali ketentuan.

Namun, Ketua Majelis Hakim Kasasi H. Yulius, S.H.,M.H., pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015, telah membacakan putusan Kasasi Nomor 633 K/PDT.SUS-PHI/2015 yang menyatakan bahwa alasan kasasi KPUM tida beralasan dan permohonannya harus ditolak.

“Hubungan kerja yang telah berlangsung selama 41 tahun ini adalah Hubungan Kerja Tetap (PKWTT). Sehingga PHK terjadi tanpa adanya kesalahan, sehingga Judex Facti telah benar menyatakan PHK dengan alasan melakukan efisiensi, dengan kompensasi 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta upah proses selama 6 (enam) bulan upah berdasarkan keadilan dan lamanya penyelesaian perselisihan PHK sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”, ungkap Yulius. (*ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of