Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
436

Kemnaker Rahasiakan Nota Pegawai Pengawas, Buruh Gugat UU KIP

Agus Humaedi Abdillah memberikan penjelasannya terhadap dalil permohonannya dalam uji materi Undang – Undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik, Selasa (23/2) di ruang sidang MK. Foto Humas/Ifa.
Agus Humaedi Abdillah memberikan penjelasannya terhadap dalil permohonannya dalam uji materi Undang - Undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik, Selasa (23/2) di ruang sidang MK. Foto Humas/Ifa.
Agus Humaedi Abdillah memberikan penjelasannya terhadap dalil permohonannya dalam uji materi Undang – Undang tentang Keterbukaan Infomasi Publik, Selasa (23/2) di ruang sidang MK. Foto Humas/Ifa.

Jakarta | Tak terima dengan aturan yang diberlakukan Kementerian Ketenagakerjaan, atas kerahasiaan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan pihak pekerja tidak dapat memiliki Nota Pemeriksaan atau Nota Penetapan, berujung pada digugatnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang pendahuluan yang digelar MK, Selasa (23/2) kemarin. Para Pemohon yang terdiri dari Agus Humaedi Abdillah, Muhammad Hafidz, Solihin dan Chairul Eillen Kurniawan, mendalilkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU KIP telah tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja yang hendak memiliki Nota Pemeriksaan untuk disahkan ke Pengadilan Negeri setempat.

Menurut salah satu Pemohon, Agus memaparkan, bahwa berdasarkan Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014, apabila pengusaha melakukan pelanggaran terhadap sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) dan outsourcing, yang kemudian oleh Dinas Tenaga Kerja setempat dikeluarkan Nota Pegawai Pengawas, maka nota tersebut agar dapat diajukan upaya eksekusi, terlebih dahulu diminta pengesahannya ke Pengadilan Negeri setempat.

“Sifat rahasia yang kemudian melekat dalam setiap Nota Pemeriksaan, membuat para Pemohon yang juga aktif dalam keanggotaan serikat pekerja, tidak dapat meminta pengesahan ke Pengadilan Negeri, karena Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam memberikan salinan Nota dimaksud hanya untuk pihak pengusaha,” tegas Agus membacakan alasan-alasan permohonan yang diregister dengan perkara No. 3/PUU-XIV/2016 itu.

Para Pemohon memohon kepada MK, agar menyatakan Pasal 2 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bertentangan dengan UUD Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang meniadakan hak seseorang untuk mendapatkan informasi publik yang merupakan sebuah syarat dalam proses penegakkan hukum.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati selaku hakim anggota menyebut sistematika permohonan sudah benar ditilik dari identitas Pemohon, kewenangan Mahkamah, kedudukan Pemohon,  alasan permohonan, dan petitum. Namun, menurut Maria, isi gugatan lebih banyak berbicara pada  implementasi dari suatu peraturan. “Fokusnya justru membahas Surat Edaran Nomor B.20/PPK/1/2014 tanggal 23 Januari 2014. Padahal yang mesti dijadikan fokus, yakni Pasal 2 Ayat 4 UU No 14 Tahun 2008 sebagai acuan dari surat edaran itu,” jelasnya.

Senada dengan Maria, Hakim Konstitusi Aswanto juga menyatakan permohonan mestinya berfokus pada bahasan norma, yakni dari Pasal 2 Ayat 4 UU No 14 Tahun 2008. Pemohon juga perlu berfokus pada hak konstitusi apa yang dilanggar. “Jadi bukan soal implementasinya. Namun dengan diubah atau tidak diberlakukannya pasal tersebut kerugian konstitusi apa yang bisa dihindari oleh pemohon,” kata dia.

“Jadi Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari sampai hari Senin, 7 Maret 2016, pukul 10.00 WIB, itu paling telat. Kalau bisa, ya jauh sebelum tanggal 7 Maret, ya,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman menutup persidangan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of