Type to search

Berita

MA Anggap Risalah Gagalnya Perundingan Sebagai Syarat Mogok

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Meski permohonan kasasi yang diajukan Bejo Susanto, dkk (67 orang) dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), namun dalam pertimbangan hukumnya, MA sependapat dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan mogok kerja Bejo dkk tidak sah.

Kesimpulan kedua lembaga peradilan tersebut, didasari pada Pasal 4 Kepmenakertrans No. 232/Men/2003, yang berbunyi : Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Menurut PT. Sukanda Djaya dalam surat gugatannya yang diregister dengan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, pemogokan yang dilakukan oleh Bejo, dkk sejak 9 Oktober 2014, tidak lagi mempersoalkan hak-hak normatif pekerja, tetapi menutut pengunduran diri Kepala Cabang dan HRD, yang dianggap telah melakukan perselingkuhan didalam perusahaan, arogan dan tidak menghargai karyawan.

Tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan yang beralamat di Jl. Cihanjuang 33, Cimahi, Jawa Barat itu. Dan perusahaan melakukan pemanggilan bekerja pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2014 melalui pengumuman. Namun Bejo dkk tetap melakukan mogok kerja dengan mendatangi Pemerintah Kota Cimahi.

Dalam amar putusannya pada 12 Mei 2015 lalu, PHI Bandung telah menolak gugatan PT. Sukanda Djaya yang ingin memutuskan hubungan kerja Bejo, dkk dengan kualifikasi mengundurkan diri. Sebab, meskipun mogok kerja yang dilakukan telah dinyatakan tidak sah, tetapi Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, menganggap kesalahan para pekerja patut diberi pembinaan berupa surat peringatan tertulis, dan dengan prinsip mempertahankan kelangsungan bekerja.

Terhadap pertimbangan hukum demikian, MA tidak sependapat. Melalui putusan No. 508 K/Pdt.Sus-PHI/2015, MA mengubah Putusan PHI Bandung dengan menyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja karena pelanggaran kerja. “Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XV masing-masing sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” jelas Hakim Agung Yakup Ginting selaku Ketua Majelis Hakim, Rabu (28/10/2015) lalu. (***Ys)

1 Comment

  1. barkah7678 19 Februari 2016

    Dear RR,

    Menarik dicermati ISI Putusan MA N o.508 K/Pdt.Sus-PHI/2015.

    (halaman 21)
    Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:
    “……, oleh karenanya Para Tergugat d.k/Penggugat d.R katagorikan keinginan Penggugat d.k/Tergugat d.R adalah sebagai Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak/EFISIENSI sesuai dengan pasal 164 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, MAKA SEJATINYA PENGGUGAT d.k/Tergugat d.R WAJIB MEMBAYAR KEPADA PARA TERGUGAT d.k/Penggugat d.R yaitu UANG PESANGON minimal sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. 


    Pertanyaannya:
    1. Apa latar belakang Kuasa Hukum tidak merujuk Putusan MK 19/PUU-IX/2011 terkait EFISIENSI dalam pasal 164 ayat (3) UU 13/2003 yg HARUS dimaknai sbg perusahaan TUTUP PERMANEN?
    2. Apa latar belakang Kuasa Hukum Tergugat (Pekerja) malah BAHAS UANG PESANGON?
    3. Kuasa Hukum kok malah ikut-2an mem-PHK 76 Pekerja (kliennya)?

    Kuasa Hukum Tergugat TELAH BERASUMSI bhw Penggugat (Perusahaan) menggunakan ketentuan pasal 164 ayat (3) UU 13/2003, padahal pihak Penggugat (Perusahaan) menggunakan ketentuan pasal 161 dan pasal 168 UU 13/2003.

    (di halaman 25)
    “Penggugat DR terbukti telah melakukan mogok kerja tanpa pemberitahuan tanggal 25 Agustus 2014 dan tanggal 09 Oktober 2014 sampai sekarang dan pemohon kasasi TELAH MEMANGGIL MELALUI PENGUMUMAN sebanyak 4 kali UNTUK BEKERJA KEMBALI pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Oktober 2014 akan tetapi Termohon kasasi tidak mau masuk kerja”.

    “….DIPANGGIL UNTUK BEKERJA KEMBALI MELALUI PENGUMUMAN YANG DITEMPEL DIGERBANG PERUSAHAAN tempat para Termohon Kasasi melakukan mogok kerja sebanyak 4 kali dan juga HIMBAUAN untuk bekerja kembali BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI AHLI Termohon Kasasi yang bernama Sdr. Marsana dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyatakan bahwa pengumuman untuk bekerja kembali ditempat Termohon Kasasi melakukan mogok kerja adalah PENGUMUMAN PEMANGGILAN KERJA YANG SAH…”

    “….DIPANGGIL UNTUK BEKERJA KEMBALI MELALUI PENGUMUMAN YANG DITEMPEL DIGERBANG PERUSAHAAN tempat para Termohon Kasasi melakukan mogok kerja sebanyak 4 kali dan juga HIMBAUAN untuk bekerja kembali BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI AHLI Termohon Kasasi yang bernama Sdr. Marsana dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyatakan bahwa pengumuman untuk bekerja kembali ditempat Termohon Kasasi melakukan mogok kerja adalah PENGUMUMAN PEMANGGILAN KERJA YANG SAH…”

    Barkah merujuk pasal 168 UU 13/2003 dan PENJELASAN-nya:

    Pasal 168 ayat (1) UU 13/2003:
    Pekerja/buruh yang MANGKIR selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan TELAH DIPANGGIL oleh pengusaha 2 (DUA) KALI SECARA PATUT dan TERTULIS dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 


    PENJELASAN ayat (1):
    Yang dimaksud dengan DIPANGGIL SECARA PATUT dalam ayat ini adalah pekerja/buruh TELAH DIPANGGIL SECARA TERTULIS YANG DITUJUKAN PADA ALAMAT PEKERJA/BURUH sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh.
    TENGGANG WAKTU antara PEMANGGILAN PERTAMA dan KEDUA PALING SEDIKIT 3 (tiga) hari KERJA.

    FAKTA:
    TIDAK PERNAH 2 (DUA) KALI DIPANGGIL SECARA TERTULIS YANG DITUJUKAN PADA ALAMAT PEKERJA/BURUH SECARA PATUT yang DIKIRIMKAN ke ALAMAT Pekerja/Buruh.

    Pertanyaannya:
    Apa landasan hukum AHLI yg dihadirkan oleh Pekerja/Tergugat (Termohon Kasasi) yang menyatakan “DIPANGGIL UNTUK BEKERJA KEMBALI MELALUI PENGUMUMAN YANG DITEMPEL DIGERBANG PERUSAHAAN adalah PENGUMUMAN PEMANGGILAN KERJA YANG SAH”?

    PENDAPAT Mahkamah (di halaman 28):
    “Terhadap 15 (lima belas) Penggugat dibawah ini diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti 15 (lima belas) Penggugat melanggar Perjanjian Bersama, ….”

    “Terhadap 52 (lima puluh dua) orang Penggugat lainnya tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 62 karena terbukti putusnya hubungan kerja bukan atas kesalahan Penggugat melainkan atas pelanggaran Perjanjian Bersama yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut”.

    Pertanyaannya:
    1. Apa latar belakang PENDAPAT Mahkamah berpendapat layak menggunakan ketentuan pasal 161 UU 13/2003 untuk MEMUTUSKAN hubungan kerja, padahal tidak ada 3 (tiga) kali Surat Peringatan (SP1, SP2 dan SP3 secara BERTURUT-TURUT) yg diterima oleh Terguguat (Pekerja)?
    2. Apa latar belakang PENDAPAT Mahkamah berpendapat bahwa pasal 62 tidak dapat diterapkan sehingga Pekerja (Tergugat) tidak berhak uang ganti rugi dari perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja SEBELUM BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PKWT?

    SALAH SATU pendapat Mahkamah yang sesuai dgn isi UU 13/2003.
    Bahwa namun demikian Judex Facti tidak seksama dalam mempertimbangkan bukti P.73/T.5 berupa Perjanjian Bersama (PB) yang pada pokoknya memberi pertimbangan bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) orang pekerja yang masa kerjanya dibawah 3 (tiga) tahun MENJADI PEKERJA TETAP KARENA MELANGGAR ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pertimbangan mana TANPA MENUNJUKKAN PELANGGARAN APA yang dilakukan Penggugat,

    Demikian hasil pencermatan saya secara sekilas. Terbuka untuk dikomentari. Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *