Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.083

MA Anggap Risalah Gagalnya Perundingan Sebagai Syarat Mogok

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Meski permohonan kasasi yang diajukan Bejo Susanto, dkk (67 orang) dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), namun dalam pertimbangan hukumnya, MA sependapat dengan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan mogok kerja Bejo dkk tidak sah.

Kesimpulan kedua lembaga peradilan tersebut, didasari pada Pasal 4 Kepmenakertrans No. 232/Men/2003, yang berbunyi : Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Menurut PT. Sukanda Djaya dalam surat gugatannya yang diregister dengan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bdg, pemogokan yang dilakukan oleh Bejo, dkk sejak 9 Oktober 2014, tidak lagi mempersoalkan hak-hak normatif pekerja, tetapi menutut pengunduran diri Kepala Cabang dan HRD, yang dianggap telah melakukan perselingkuhan didalam perusahaan, arogan dan tidak menghargai karyawan.

Tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan yang beralamat di Jl. Cihanjuang 33, Cimahi, Jawa Barat itu. Dan perusahaan melakukan pemanggilan bekerja pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2014 melalui pengumuman. Namun Bejo dkk tetap melakukan mogok kerja dengan mendatangi Pemerintah Kota Cimahi.

Dalam amar putusannya pada 12 Mei 2015 lalu, PHI Bandung telah menolak gugatan PT. Sukanda Djaya yang ingin memutuskan hubungan kerja Bejo, dkk dengan kualifikasi mengundurkan diri. Sebab, meskipun mogok kerja yang dilakukan telah dinyatakan tidak sah, tetapi Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Maringan Marpaung, menganggap kesalahan para pekerja patut diberi pembinaan berupa surat peringatan tertulis, dan dengan prinsip mempertahankan kelangsungan bekerja.

Terhadap pertimbangan hukum demikian, MA tidak sependapat. Melalui putusan No. 508 K/Pdt.Sus-PHI/2015, MA mengubah Putusan PHI Bandung dengan menyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja karena pelanggaran kerja. “Menghukum Penggugat membayar kompensasi PHK kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XV masing-masing sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” jelas Hakim Agung Yakup Ginting selaku Ketua Majelis Hakim, Rabu (28/10/2015) lalu. (***Ys)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
barkah7678 Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
barkah7678
Guest
barkah7678

Dear RR, Menarik dicermati ISI Putusan MA N o.508 K/Pdt.Sus-PHI/2015. (halaman 21) Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut: “……, oleh karenanya Para Tergugat d.k/Penggugat d.R katagorikan keinginan Penggugat d.k/Tergugat d.R adalah sebagai Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak/EFISIENSI sesuai dengan pasal 164 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, MAKA SEJATINYA PENGGUGAT d.k/Tergugat d.R WAJIB MEMBAYAR KEPADA PARA TERGUGAT d.k/Penggugat d.R yaitu UANG PESANGON minimal sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. 
 Pertanyaannya: 1.… Read more »