Type to search

Berita

MA Kritik PHI Kesampingkan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Share
Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Lambang Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Jakarta | “Seharusnya Nota Dinas dari badan atau lembaga yang mempunyai otoritas tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus perkara ini,” tandas Hakim Agung Yulius saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara antara Fery Firmasyah melawan PT. Fuji Spring Indonesia diruang sidang pleno Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (26/10/2015) lalu.

Menurutnya selaku Ketua Majelis Hakim Kasasi, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, telah menerbitkan Nota Peringatan pada 20 Agustus 2014, yang diantaranya menyatakan bidang pekerjaan di PT. Fuji tidak boleh dijadikan obyek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Lebih lanjut pada pertimbangan hukum lainnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dikatakan, bahwa berdasarkan Nota Dinas tersebut menurut Majelis Hakim Kasasi, Perjanjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperjanjikan antara Pemohon Kasasi dengan perusahaan, demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Pertimbangan tersebut, menjadi dasar bagi Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Fery, meskipun baru bekerja selama 1 (satu) tahun. “Bahwa dengan demikian tindakan PHK oleh Tergugat adalah sebagai tindakan PHK terhadap hubungan kerja waktu tidak tertentu, yang dapat dikatagorikan sebagai efisiensi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) UU 13 Tahun 2003, dan atas PHK a quo Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak satu kali Pasal 156 ayat (4),” lanjut Hakim Agung Yulius.

Sebelumnya, pada 16 Juni 2015, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, dalam putusannya bernomor 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, telah menyatakan gugatan Fery ditolak seluruhnya. Yaitu diantaranya dengan memutuskan hubungan kerja antara Fery dengan perusahaan yang berlokasi di Jl. Maligi VI Lot M 8B, Kawasan Industri KIIC, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang tersebut, berakhir sesuai dengan perjanjian kontrak terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.

Hakim Maringan Marpaung selaku Ketua Majelis Hakim PHI Bandung (Baca : PHI Bandung Nyatakan Nota Dinas Tenaga Kerja Bukan Produk Hukum), menyatakan, Nota Disnaker bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Selain itu, Nota Disnaker tidak memiliki kekuatan eksekutorial, apalagi diterbitkan hanya berdasarkan hasil kunjungan pemeriksaan di perusahaan, tanpa melihat dokumen lain yang dimiliki oleh perusahaan. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *