Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
565

MK Diminta Bolehkan TKI Ajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Iskandar Zulkarnaen selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Iskandar Zulkarnaen selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.
Iskandar Zulkarnaen selaku kuasa hukum Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang perdana uji materi UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Selasa (23/02) di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Jakarta | Sidang pengujian Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri, mulai digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/2) kemarin. Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Pemohon yang merupakan Ketua Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), merasa dirugikan dengan keberlakuan norma dalam pasal a quo.

Imam Ghozali, selaku Ketua SPILN, tak jarang menemui jalan buntu, ketika melakukan pendampingan purna TKI di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebab, tidak ada lagi upaya hukum lain, apabila upaya penyelesaian sengketa TKI dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), tidak mencapai kata mufakat.

Menurut Imam, melalui Kuasa Hukumnya, Iskandar Zulkarnaen, sengketa TKI yang terjadi dengan PPTKIS pada umumnya adalah masalah hak-hak TKI yang diperjanjikan secara tertulis dengan PPTKIS sebelum bekerja di luar negeri. Seperti : tidak sesuainya jabatan atau jenis pekerjaan dinegara penempatan, tidak dibayarkannya kembali uang jaminan, tanggung jawab PPTKIS apabila terjadi musibah, hingga upah yang tidak diberikan.

“Namun, upaya penyelesaian pada tingkatan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, menimbulkan persoalan hukum bagi Pemohon yang berakibat pada kepastian hukum TKI untuk mendapatkan hak-hak yang belum dipenuhi oleh PPTKIS. Yaitu, bagaimana jika upaya musyawarah yang difasilitasi oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, tidak mencapai mufakat?”, papar Zulkarnaen dihadapan Majelis Panel MK.

Ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU PPTKI menyatakan, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”.

Dalam permohonannya, MK diminta untuk menyatakan Pasal 85 ayat (2) UU 39/2004, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat mengajukan gugatan perselisihan hak akibat tidak dipenuhinya hak-haknya yang tertuang dalam perjanjian penempatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dengan syarat telah dilaksanakan musyawarah namun tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak musyawarah, dan telah dilakukan upaya penyelesaian di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

Petitum tersebut, didasari pada pokok persoalan yang dihadapi TKI adalah bersifat hak. Sehingga, jelas Zulkarnaen, penyelesaian sengketa hak TKI yang merupakan bagian dari ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah lebih tepat jika penyelesaian sengketanya melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menanggapi alasan Pemohon, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menyarankan, agar Pemohon mempersoalkan kata “dapat” dalam pasal yang diuji. Menurutnya, jika kata “dapat” dimaknai sebagai “wajib”, maka instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, harus bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan TKI. Sedangkan menurut Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, penyelesaian sengketa TKI dapat pula merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 22 Tahun 2014, yang memberikan ruang kepada para pihak untuk dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan.

Terhadap kedua saran Majelis Hakim, menurut Zulkarnaen, hal tersebutlah yang menjadi persoalan serius dalam upaya penyelesaian sengketa TKI. Jika diwajibkan penyelesaian sengketa TKI di BNP2TKI, lalu produk hukum apa yang diterbitkan? Sebab, tak jarang ada PPTKIS yang tidak bersedia sama sekali menyelesaikan. Atau, apabila mengajukan gugatan, ke pengadilan mana diajukannya?, jawabnya ketika ditemui redaksi buruh-online.com sesaat seusai persidangan.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan kesempatan kepada Pemohon, untuk memperbaiki permohonannya paling lambat tanggal 7 Maret 2016, ujar Hakim Konstitusi Patrialis menutup sidang. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of