Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.858

Pengurus Serikat Pekerja Digugat PHK, PHI: Mengabulkan Seluruhnya

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)
Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Bandung | Sebanyak 3 (tiga) orang pekerja yang menjadi Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja di CV. Sungai Indah, digugat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja. Ketiganya di-PHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi, untuk mengantisipasi kondisi keuangan perusahaan yang makin memburuk dengan kenaikan upah minimum tahun 2015.

Dalam surat gugatan tanggal 29 Oktober 2015, CV. Sungai Indah meminta Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk menyatakan putus hubungan kerja ketiganya, dengan pemberian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan, perawatan serta pengobatan.

Sebelum memutuskan untuk mengurangi karyawan, perusahaan yang berkedudukan di Jl. Laswi, No. 124, Majalaya, Bandung tersebut, telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Diantaranya merubah sistem kerja shift, menghilangkan lembur, membuat libur bergilir, penghematan listrik dan air. Namun menurut perusahaan, upaya tersebut tidak menutup operasional perusahaan. Yang pada gilirannya, perusahaan telah mem-PHK sebanyak 156 pekerja dan merumahkan 471 pekerja.

Terhadap dalil gugatan pengusaha, ketiga pekerja yang diwakili oleh pengurus tingkat perwakilan cabang, menolak seluruh alasan PHK yang diajukan perusahaan. Sebab, mereka beralasan, pengurus serikat pekerja tidak dapat diputuskan hubungan kerja oleh pengusaha, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.

Menanggapi keterangan yang berbeda, Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Wasdi Permana berpendapat, “Terbukti perusahaan dalam kondisi sangat memburuk dengan pembayaran upah para pekerja selalu tertunda, oleh karenanya untuk mengurangi cost production sangatlah beralasan secara hukum bagi perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja karena efisiensi”.

Selain itu, adanya dugaan pelanggaran kebebasan berserikat atas PHK yang dilakukan perusahaan. Menurut Hakim Wasdi, para pekerja tidak dapat membuktikan adanya tindakan perusahaan yang menghalang-halangi kegiatan ketiga pekerja sebagai pengurus serikat. “Tidak terbukti perusahaan menghalang halangi para pekerja untuk berorganisasi, sehingga perusahaan tidak terbukti melanggar Pasal 28 ayat (1) point a Undang-Undang No. 21 Tahun 2000,” jelas Hakim Wasdi.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PHI Bandung melalui putusan bernomor 218/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, mengabulkan gugatan CV. Sungai Indah seluruhnya. Dengan menyatakan putus hubungan kerja ketiga pekerja karena efisiensi, dan menghukum untuk membayar uang pesangon yang seluruhnya sebesar Rp.177 juta, demikian diucapkan Hakim Wasdi, Senin (15/2/2016). (***Ys)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR,

Apakah Majelis Hakim PHItidak merujuk putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 yg “menganulir” ketentuan EFISIENSI dalam pasal 164 ayat (3) UU 13/2003, dimana EFISIENSI harus dimaknai sbg perusahaan TUTUP PERMANEN.

Terima kasih

Salam,
Barkah