Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
833

PHK, Peran dan Tanggungjawab Negara

Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.
Timbul Siregar, Sekretaris Jenderal OPSI.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memang sudah menjadi trend saat ini. Pelambatan ekonomi dunia dan jatuhnya harga komoditi dan energi dunia, menyebabkan terjadinya pelambatan ekonomi tersebut. PHK juga terjadi disebabkan oleh persaingan produk di pasar.

Sebenarnya masalah PHK ini sudah terjadi dan akan terus terjadi dengan kondisi seperti ini. Bila melihat data perselisihan PHK di dinas ketenagakerjaan dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), terlihat kenaikan angka PHK di tahun 2015. Namun berita PHK menjadi isu yang heboh, ketika beberapa perusahaan besar seperti Toshiba, Panasonic ataupun Ford menyatakan ingin menutup pabrik atau usahanya di Indonesia.

Tutupnya atau restrukturisasi usaha beberapa pabrik di Indonesia,  menyebabkan PHK tidak bisa dilepaskan dari peran riil pemerintah terhadap dunia usaha, dan sebenarnya ini memang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk bisa menjaga agar dunia usaha bisa tetap beroperasi di Indonesia. Paket kebijakan ekonomi 1 sampai 8 yang telah diluncurkan, ternyata belum mampu mempertahankan dunia usaha untuk tetap beroperasi di Indonesia.

Masalah bahan baku produksi yang masih berorientasi impor dengan kurs rupiah yang masih dikisaran Rp. 13.800 per dollar, menjadi penyebab harga jual produk semakin mahal. Demikian juga dgn masuknya produk-produk China, karena ACFTA juga turut mempengaruhi persaingan produk di pasar Indonesia. Pemerintah memang terjebak pada kebijakan-kebijakannya sendiri, sehingga semakin sulit untuk mendukung dan mempertahankan dunia usaha di Indonesia.

Kehadiran pemerintah untuk menghindari terjadinya PHK saat ini memang sudah terlambat, namun demikian pemerintah harus mampu memberdayakan para pekerja yang mengalami PHK, dengan program kewirausahaan berdasarkan kompetensi kerja para eks pekerja. Peran Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan, sangat diharapkan untuk membekali serta memodali para pekerja yg ter PHK untuk menjadi wirausaha. Program KUR yang tahun ini menyediakan dana sekitar Rp. 100 triliun dari APBN, bisa dialokasikan untuk mendukung para PHK-wan, berupa bantuan modal dengan bunga rendah tentunya. Sementara Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab untuk melakukan pelatihan, dan Kementerian Perdagangan membantu untuk pemasaran produknya.

Kehadiran riil pemerintah untuk membuka lapangan kerja memang terus kita harapkan. Komitmen investasi sepanjang Januari 2016 sebesar Rp. 206 triliun seperti yg dinyatakan oleh BKPM, harus terus difollow up pemerintah. Sehingga komitmen investor tersebut dapat direalisasikan. Bila investasi itu terealisasi, maka akan bisa membuka lapangan kerja 10.000-an lebih.

Bila pemerintah gagal mengajak investor merealisasikan komitmennya, maka tingkat pengangguran terbuka akan semakin tinggi lagi. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5.81 persen pada bulan Februari 2015 naik menjadi 6.18 persen pada Agustus 2015 lalu, dan akan naik terus dengan trend PHK seperti saat ini.

Oleh : Timbul Siregar, Sekjend OPSI.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of