Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
909

Terbukti Bersalah Lakukan Tindak Pidana, PHI Kabulkan Gugatan Pekerja

Gedung Pengadilan Negeri Gorontalo. (foto: tribunnews.com)
Gedung Pengadilan Negeri Gorontalo. (foto: tribunnews.com)
Gedung Pengadilan Negeri Gorontalo. (foto: tribunnews.com)

Gorontalo | Pengadilan Negeri Limboto, Rabu (25/2/2015) lalu telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Rizal Paliti dan Stefanus Buisang, selama 11 bulan melalui Putusan Nomor 199/PID.B/2014/PN.Lbo. Keduanya terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan barang sejumlah Rp.260 juta. Putusan PN Limboto tersebut, kemudian dijadikan dasar bagi PT. Win Jaya untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak pada bulan Maret 2015 terhadap keduanya.

Tak terima di-PHK tanpa diberikan hak-haknya, pada 10 September 2015 lalu, keduanya secara bersama-sama mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Dalam surat gugatannya, Rizal dan Stefanus meminta agar perusahaan memberikan bantuan selain gaji kepada anak dan istri yang merupakan tanggungannya, selama diri mereka ditahan sejak 10 Desember 2014.

Menurut keduanya, hal tersebut adalah kewajiban pengusaha seperti yang ditegaskan dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebesar Rp.89 juta, beserta hak cuti yang belum diambil dan upah selama di-PHK secara sepihak.

Dalam pertimbangan hukumnya, PHI Gorontalo sependapat dengan dalil gugatan kedua mantan pekerja pada perusahaan yang beralamat di Desa Pantungo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo itu. Yaitu diantaranya sepanjang kewajiban pengusaha memberikan uang tanggungan pada bulan Januari dan Februari 2015.

“Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Normatif Penggugat sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf b, ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003,” ujar Hakim Aris Bawono saat membacakan amar putusan dalam perkara No. 27/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Gto, Kamis (19/11/2015). Menurut Hakim Aris, keduanya berhak atas uang bantuan keluarga selama ditahan pihak yang berwajib. Selain itu, perusahaan juga dihukum untuk memberikan uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah sejak bulan September hingga Nopember 2014. (***Ys)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
barkah7678 Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
barkah7678
Guest
barkah7678

Dear Rekans,

Alhamdulillah… UU masih berbicara melalui Majelis Hakim PHI.

Salam,
Barkah