Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
773

Terbukti Halangi Pekerja Masuk Kerja Saat Mogok, MA Ubah Putusan PHI

ilustrasi.
ilustrasi.

Semarang | Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2015, menilai keberatan yang diajukan oleh PT. Espera Satya Offset dapat dibenarkan. Sehingga, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari perusahaan tempat Siti Aisiah, dkk (13 orang) bekerja tersebut.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Irfan Fachruddin, Kamis (20/8/2015) lalu itu, MA mengubah amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg.

Padahal, sebelumnya PHI Semarang telah menghukum perusahaan untuk membayar secara tunai kepada Siti Aisiah, dkk, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.452,2 juta.

Selain itu, PHI Semarang juga menghukum perusahaan yang beralamat di Jalan Genuk Sari, No.38, Semarang tersebut, untuk membayar upah selama 11 (sebelas) bulan, dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2014. Namun, putusan PHI tersebut dianggap MA, telah tidak mempertimbangkan adanya tindakan Siti Aisiah, dkk, yang melarang Saksi Lala Laura Mukin untuk masuk bekerja, karena tidak bersedia mengikuti mogok kerja pada tanggal 28 April 2014.

“Terbukti Para Penggugat dalam melakukan mogok kerja tidak dilakukan secara tertib karena menghalangi pekerja yang tidak ikut mogok kerja masuk kerja, hal ini melanggar ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” tandas Hakim Irfan. Terhadap pertimbangan hukum tersebut, MA hanya menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Tak hanya itu, MA juga tidak mewajibkan pengusaha untuk membayar upah selama tidak lagi mempekerjakan Siti Aisiah, dkk sejak bulan Mei 2014, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PHI Semarang pada 2 April 2015 lalu. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of