Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.457

Tidak Pernah Dead-Lock, PHI Nyatakan Mogok Buruh Voksel Tidak Sah

Gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.

Bandung | Ratusan buruh dari PT. Voksel Electric, Tbk, Senin (15/2) petang tadi memenuhi ruang sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Mereka sengaja datang dari Bekasi dan Bogor, dalam rangka ingin mendengarkan pembacaan putusan atas perkara gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh perusahaan terhadap ke-517 buruhnya.

Perusahaan beralasan, Nopa Prayoga, dkk, telah melakukan mogok kerja tidak sah selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut pada bulan Juni 2015 lalu. Dan perusahaan telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali, agar para pekerja yang mogok kerja dapat kembali bekerja seperti biasa.

Nopa melalui kuasa hukumnya, Nurul Amalia, menolak dikatakan telah melakukan mogok kerja yang tidak sah. Sebab, mereka telah memberitahukan secara tertulis mengenai rencana mogok kerja kepada pihak perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Para buruh itu menuntut agar perusahaan mencabut skorsing ketua serikat, dan menetapkan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.

Atas kedua fakta tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Kartim Haerudin menilai, meskipun rencana mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu Nopa Prayoga, dkk telah diberitahukan sesuai ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, namun mogok kerja yang dilakukan dianggap bukanlah sebagai akibat dari gagalnya perundingan (dead-lock).

“Mogok kerja yang dilakukan oleh para Tergugat, bukanlah sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sebab saat akan dilakukan sidang mediasi, terdapat bukti tertulis yang menyatakan para Tergugat siap melakukan perundingan dengan Penggugat,” ujar Hakim Kartim. Lebih lanjut ia menegaskan, “Terhadap pertimbangan tersebut, maka akibat dari mogok kerja tidak sah, tindakan para Tergugat dianggap mengundurkan diri dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian”.

Sontak pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI Bandung tersebut, menyulut emosi seratusan pekerja yang memenuhi ruang sidang utama. Dalam amar putusannya, walau tanpa dihadiri oleh pihak pengusaha selalu Penggugat, Hakim Kartim menolak gugatan pembayaran upah proses yang diajukan para pekerja, dan menghukum perusahaan yang berlokasi di Jl. Raya Narogong, Km.16, Cileungsi, Kab. Bogor itu, untuk memberikan uang penggantian hak dan uang pisah kepada Nopa Prayoga, dkk. (***Ys)

1
Leave a Reply

avatar
0 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of