Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
685

Babak Baru Eksekusi Putusan Bekerja Kembali, Pengusaha Ban Motor Mangkir

Ilustrasi. (foto: kabukabarnya.blogspot.com)
Ilustrasi. (foto: kabukabarnya.blogspot.com)
Ilustrasi. (foto: kabukabarnya.blogspot.com)

Bandung | Upaya Mohamad Sofyan, dkk untuk mendapatkan haknya setelah diputuskan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. Banteng Pratama Rubber sejak bulan Januari 2013, kini tengah memasuki babak baru.

Perusahaan yang kesehariannya memproduksi ban motor tersebut, belum bersedia menjalankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah Mahkamah Agung (MA) menolak seluruh permohonan kasasi perusahaan yang beralamat di Jl. Pahlawan, KM.1,5, Citeureup, Kab. Bogor itu.

Dalam putusannya, PHI Bandung menghukum perusahaan untuk mempekerjakan kembali Mohamad Sofyan beserta kedua rekannya ditempat semula, dan disertai pembayaran upah selama tidak dipekerjakan sebesar Rp.37,8 juta, sebagaimana amar Putusan No. : 100/G/2013/PHI/PN.Bdg bertanggal 8 Januari 2014, yang dikuatkan oleh Putusan MA No. : 588 K/Pdt.Sus-PHI/2014 bertanggal 19 November 2014.

Atas dasar putusan tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (15/3) memanggil pihak perusahaan untuk diberikan teguran (aanmaning) dalam rangka persiapan eksekusi, agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari kedepan segera menjalankan putusan pengadilan. Namun, berdasarkan informasi yang diberikan oleh petugas juru sita melalui sambungan telepon, Anwar Ashari, pihak perusahaan yang diwakili Kepala Personalianya, Mariono menyampaikan ketidakhadiran perusahaan atas panggilan eksekusi tersebut.

Menanggapi mangkirnya pihak perusahaan, Kuasa Hukum Sofyan dkk, Muhammad Hafidz menganggap hal tersebut sudah biasa. Menurutnya, ketidak-hadiran perusahaan sudah diprediksi. “Kami tidak kaget dengan tidak hadirnya pihak dari PT. Banteng, kita tunggu pekan depan akan dipanggil untuk yang terakhir kali,” tandasnya.

Hafidz mengaku sedang mempersiapkan upaya hukum selanjutnya, apabila perusahaan tidak kunjung melaksanakan putusan. “Inikan amar putusannya bersifat perbuatan yaitu bekerja kembali, yang penerapannya menggunakan Pasal 225 HIR dan berbeda dengan putusan yang menghukum pembayaran uang pesangon, jadi setidaknya kita harus mencari terobosan hukum baru, termasuk diantaranya mengajukan judicial review,” jelas ia.

Untuk diketahui, pada hari yang sama, PT. Banteng juga dipanggil dalam rangka eksekusi atas 4 (empat) perkara lainnya yang menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon senilai lebih dari Rp.251 juta. (YS)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of