Type to search

Berita

Belum Dipekerjakan Kembali Berdasarkan Putusan, Buruh Gugat Pesangon

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Bandung | Sebanyak 13 (tiga belas) pekerja PT. Atsumi Indonesia, akhirnya kembali mendatangi gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, yang terletak di Jl. Surapati No. 47, Bandung itu. Sebelumnya, mereka telah memenangkan gugatan perselisihan hak atas perubahan status pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), menjadi pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu).

Dalam amar putusannya No. 150/G/2013/PHI/PN.Bdg bertanggal 5 Agustus 2014, PHI Bandung memerintahkan PT. Atsumi Indonesia yang berada di Jl. Jababeka XII Blok W Nomor 8, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi itu, untuk mempekerjakan kembali Abdul Muhadi, dkk dengan status kerja sebagai pekerja tetap. Putusan PHI tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan No. 261 K/Pdt.Sus-PHI/2015 bertanggal 21 Mei 2015.

Namun tak kunjung dipekerjakan kembali, meski putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (in kraacht van gewijsde). Akhirnya pada 29 Juli 2015, Abdul Muhadi mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui kuasa hukumnya, Aji SH, dkk dari kantor Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Gugatan yang diregister dengan No. 149/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu, dinilai oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Pranoto, tidak tepat karena masih gugatan atas perkara sebelumnya masing menggantung (aanhanging).

Menurut Hakim Pranoto, Kamis (11/2/2016) lalu, belum dimohonkannya pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap perkara No. 150/G/2013/PHI/PN.Bdg bertanggal 5 Agustus 2014 tersebut, membuat perkara dalam gugatan No. 149/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena masing aanhanging atau terlalu dini untuk diajukan.

Belum Sempurna
Belum adanya aturan yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan terhadap putusan pengadilan, yang amarnya memerintahkan pihak perusahaan untuk mempekerjakan kembali, menjadi masalah baru bagi buruh untuk mewujudkan kepastian bekerja. Ketidak-sempurnaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, semakin menunjukkan keberpihakkan peraturan kepada pengusaha.

Demikian dikatakan Praktisi Hukum Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz, ketika ditanya mengenai upaya hukum atas putusan pengadilan terkait perintah bekerja kembali. Menurutnya, kepastian bekerja yang menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhinya, hingga kini masih menjadi bahasa tekstual dalam UUD 1945.

Hafidz menerjemahkan kepastian bekerja menjadi 2 (dua) bagian, yaitu adanya penyediaan lapangan kerja oleh Pemerintah, dan pengaturan mekanisme terhadap putusan bekerja kembali. Ia menjelaskan, terhadap penyediaan lapangan kerja bukanlah hal yang mudah bagi Pemerintah. Sebab, Pemerintah masih sulit mempertahankan jumlah lapangan kerja yang ada.

Sedangkan terkait mekanisme putusan bekerja kembali, Hafidz menilai upaya paksa melalui hukum bukanlah jalan keluar yang baik. Hal tersebut ditegaskannya, dikarenakan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha merupakan hubungan konflik, yang setiap waktu akan terjadi tanpa diduga sebelumnya. Oleh karenanya, dibutuhkan cara, alat komunikasi dan peran Pemerintah yang baik dalam rangka menyelesaikan sengketa yang berasal dari sebuah pertentangan pendapat, tegas Hafidz di Jakarta, Rabu (30/3) kemarin. (YS)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *