Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.111

Belum Tuntas Selesaikan Kasus Pekerja di PT. Honda, Disnaker Kecewakan Pelamar

Ilustrasi. (foto: lowongankerjapabrik.com)
Ilustrasi. (foto: lowongankerjapabrik.com)
Ilustrasi. (foto: lowongankerjapabrik.com)

Karawang | Rabu (30) siang tadi, gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, didatangi warga yang hendak melamar pekerjaan, diantaranya terkait adanya lowongan kerja di PT. Honda Precision Part Manufacturing (HPPM).

Sebagian besar pelamar kecewa dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kepala Disnakertrans, Suroto yang mengutamakan warga Karawang untuk ditempatkan diperusahaan-perusahaan, termasuk PT. HPPM. “Semua yang kami prioritaskan adalah orang Karawang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan yang bukan warga Karawang kami tunda dahulu,” ujarnya.

Alih-alih melindungi, sejak bulan Juli 2015, Disnakertrans hingga kini masih belum dapat menuntaskan persoalan pengakhiran hubungan kerja sebanyak 35 pekerja di PT. HPPM. Lantaran dipekerjakan dengan sistem kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu), mereka meminta Disnakertrans mendesak PT. HPPM untuk dapat menerima mereka kembali bekerja, seperti yang sudah pernah dijanjikan oleh perusahaan pada sidang mediasi.

Dari 35 orang yang pernah bekerja di perusahaan yang berlokasi di Kota Bukit Indah, Kawasan Industri Indotaisei, Sektor 1A, Blok S, Kalihurip, Cikampek, Kab. Karawang itu, terdapat 16 orang yang mempunyai KTP asli Karawang. Namun, mereka yang pernah bekerja di PT. HPPM tersebut, nyatanya tidak menjadi pihak yang diprioritaskan seperti yang dikatakan oleh Suroto. (YS)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Kalau memang di Juli 2015 adalah mediasi, harusnya paling lambat 30 hari sejak Juli 2015 sudah keluar Perjanjian Bersama atau Anjuran Tertulis.
Jika outputnya Anjuran Tertulis, apakah tidak ada pihak yang mengajukan gugatan ke PHI untuk mendapatkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap?

Salam,
Barkah