Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
633

Benarkan Pembaharuan Kontrak, PHI Kabulkan Gugatan Perusahaan

Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)
Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)

Tanjungpinang | Merasa telah benar dalam menerapkan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak), PT. Wearsmart Textiles menggugat Ilyas Sandi, dkk (17 orang) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Dalam tuntutannya, perusahaan meminta agar Majelis Hakim PHI Tanjungpinang menyatakan surat kontrak yang telah ditanda-tangani, sah dan berdasarkan hukum.

Menanggapi gugatan perusahaan, Ilyas Sandi yang juga merupakan pengurus serikat pekerja, justru menuduh adanya usaha pelemahan serikat yang dilakukan perusahaan dengan cara tidak menerimanya kembali bekerja seperti biasa, dengan alasan perjanjian kontrak telah berakhir. Padahal, menurut Ilyas, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam telah menganjurkan agar perusahaan mengangkat dirinya menjadi pekerja tetap.

Setelah melalui rapat permusyawaratan, Majelis Hakim PHI yang diketuai oleh Hakim Zulfadly menilai, perjanjian kontrak yang dibuat keduanya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Jika hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja diadakan pembaharuan perjanjian atau melakukan perjanjian hubungan kerja waktu tertentu kembali, setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari saat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, maka hal ini sesuai dengan syarat Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tandas Hakim Zulfadly, Rabu (28/10/2015).

Dengan pertimbangan hukum tersebut, PHI Tanjungpinang mengabulkan seluruhnya gugatan perusahaan yang berlokasi di Latrade Industrial Park, Blok E1, Tanjung Uncang, Batam. Karena, perusahaan telah berhasil membuktikan adanya tenggang waktu antara berakhirnya kontrak lama dengan yang baru. Oleh karenanya, tuduhan pekerja mengenai adanya tindakan pelemahan serikat pekerja, ditolak.

Perlu diketahui, didalam berkas pembuktian yang sebagaimana disebutkan dalam putusan bernomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg itu, penggugat atas nama Nurbaiti, Syafrudin, Surya Hati Daeli, Riama Sitompul, Yuniarti dan Anis Darma Zamili, hanya bertenggang waktu antara 15-27 hari dari sejak berakhirnya kontrak lama dengan yang baru. (***Hz)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest

Dear RR,

Menurut pendapat saya, putusan Majelis PHI sudah sesuai ketentuan UU 13/2003.

Apabila hubungan kerja PKWT, maka sejak pekerja menandatangani PK untuk waktu tertentu, seharusnya pekerja tersebut sudah tahu/paham pada tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jangka waktu PKWT-nya.
Memang akan “kabur” pengkategorian “Union busting” menurut pengurus SP/SB selaku pekerja/buruh kontrak (PKWT) yang tidak diperpanjangnya hubungan kerjanya, dikarenakan sesuai ketentuan pasal 61 ayat (1) huruf b UU 13/2003, menyatakan bahwa PK akan berakhir ketika berakhirnya jangka waktu PK.

Terbuka untuk dikritisi.
Demikian dan terima kasih.

Salam,
Barkah