Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
453

Cegah Alasan Palsu RS, Timboel: Petugas BPJS Harus Ada di Setiap RS

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang pengelolaannya melalui sebuah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan dan menciptakan pemerataan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Kalangan pekerja dan masyarakat, masih menganggap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang merupakan bagian dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sebagai program perlindungan kesehatan yang lebih dahulu ada sebelum BPJS Kesehatan, terlepas dari pro dan kontra masalah besaran iuran, dinilai masih lebih baik dan tergolong mudah dari mekanisme kebiasaan yang selama ini muncul.

Masalah yang kerap kali muncul adalah minimnya ketersediaan ruang perawatan di Rumah Sakit (RS) yang bekerjasama atau ditunjuk oleh Pemerintah, dalam penyelenggaraan program BPJS Kesehatan. Penuhnya ruang perawatan ICU/PICU/NICU, dan batasan hari pelayanan pasien BPJS hanya pada hari Senin hingga Jum’at, adalah deretan alasan yang diberikan RS dalam melayani peserta BPJS.

Hal tesebut dikatakan Timboel Siregar, Praktisi Sistem Jaminan Sosial, Sabtu (19/3) lalu di Jakarta. Menurutnya, bukan hanya terbatas pada alasan ruang perawatan saja, tetapi belum maksimalnya pelayanan penyediaan obat, yang kemudian tidak jarang melibatkan keluarga pasien diluar RS, dengan alasan obat di RS tersebut telah habis, juga menjadi kendala yang harus segera ditangani.

“Perlu adanya terobosan-terobosan riil yang bisa dibuat untuk merespon permasalahan di lapangan,” tandasnya. Ia melalui BPJS Watch selaku lembaga independen pemerhati program BPJS Kesehatan, telah memberikan beberapa usulan. Diantaranya adalah adanya kebutuhan kehadiran petugas BPJS Kesehatan di setiap RS yang menjadi provider BPJS kesehatan selama 7 x 24 jam, untuk membantu pasien yang mengalami masalah di RS.

“Kehadiran ini sangat penting, mengingat masih banyaknya RS yang mengkondisikan keluarga pasien membeli obat sendiri dengan alasan obat di apotek RS habis, mencari dan membeli darah sendiri, atau pasien yang datang tengah malam atau dihari sabtu minggu ditolak karena alasan kamar perawatan, ICU, PICU, NICU penuh, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut ia, seharusnya Kementerian Kesehatan segera membuat regulasi yang mengatur soal keterbukaan informasi ruang perawatan, agar keluarga pasien dapat lebih dahulu memastikan ketersediaan ruang perawatan di sebuah RS, tutup Timboel. (HZ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of