Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
385

Dianggap Sebagai Celah Lahirnya PP Pengupahan, Permohonan 123 Buruh Kembali Disidangkan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat disambangi anggota dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. (foto: Yuli)

Jakarta | Diberlakukannya rumusan penghitungan besaran upah minimum dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dinilai oleh 123 orang pekerja yang merupakan perwakilan buruh dari Aliansi Buruh Tanpa Nama (ABUTAMA), adalah merupakan kekeliruan tafsir Pemerintah dalam menerjemahkan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ungkap Iskandar Zulkarnaen selaku kuasa hukum pekerja, Senin (7/3) siang tadi, sesaat setelah dirinya menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian materiil yang diregisterasi dengan perkara No. 8/PUU-XIV/2016 itu. Para buruh, menurut Iskandar, menolak tegas pemberlakuan PP Pengupahan yang diundangkan sejak 23 Oktober 2015 lalu oleh Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Iskandar menilai, penjelasan umum dalam PP Pengupahan yang menyatakan “… pemahaman sistem pengupahan serta pengaturannya sangat diperlukan untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafsiran terutama antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha”, telah membuktikan, bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003, terdapat ruang kosong yang dapat ditafsirkan berbeda-beda, baik itu oleh Pemerintah, Pekerja, serta Pengusaha.

Sebab, boleh jadi, Pemerintah seolah-olah menganggap belum ada rumusan dalam menghitung dan menetapkan besaran upah minimum. Padahal menurutnya, selama 12 tahun terakhir sejak UU 13/2003 diundangkan, seluruh pemangku kepentingan yang duduk di dalam Dewan Pengupahan menggunakan rumusan yang telah diatur dalam Pasal 88 ayat (4).

“Karena itu, kami meminta agar MK mempertegas rumusan dalam menghitung upah minimum, yaitu dengan menyatakan besaran upah minimum adalah akumulasi dari nilai kebutuhan hidup layak, nilai pertumbuhan ekonomi dan nilai produktivitas yang besarannya dirundingkan secara musyawarah oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” tandas Iskandar di hadapan Majelis Panel MK yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Perlu diketahui, ke-123 pekerja tersebut berasal dari buruh yang bekerja di-50 perusahaan berlokasi di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka sangat keberatan dengan adanya perhitungan besaran upah minimum dalam PP Pengupahan, yang rumusan penetapan upah minimum adalah akumulasi dari upah minimum tahun sebelumnya, ditambah nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya pula.

“Jika pemerintah berniat menjadi jembatan bagi pekerja dan pengusaha dalam menetapkan besaran upah minimum, bukan dengan cara membuat rumusan baru. Tetapi maksimalkan peranan wakil pemerintah dikeanggotaan Dewan Pengupahan,” tegas Iskandar.

Menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo, perbaikan permohonan yang diajukan oleh para buruh akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk diputuskan mengenai agenda sidang lanjutan. “Jadi para Pemohon tunggu panggilan sidang dari Mahkamah, apakah akan langsung diputus atau akan digelar sidang kembali,” jelasnya menutup persidangan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of