Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
424

Kalimat ‘Belum Ada Titik Temu’, Isyaratkan Perundingan Belum Berarti Gagal

ilustrasi.
ilustrasi.

Surabaya | Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, kembali menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial(PHI), untuk menyatakan suatu mogok kerja yang dilakukan tidak sah dan berakibat mangkir.

Untuk yang kesekian kalinya, mogok kerja dalam rangka menuntut hak atas upah minimum yang belum dijalankan oleh pengusaha, berbalas pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan kualifikasi mengundurkan diri. Demikian yang kini dialami oleh 297 orang buruh PT. Yanaprima Hastapersada, Tbk, yang telah bekerja selama 3-18 tahun, diputuskan hubungan kerja hanya dengan mendapatkan uang penggantian hak masing-masing sebesar Rp.2 juta hingga Rp.7 juta.

Menurut PHI Surabaya, meskipun terdapat risalah perundingan bertanggal 19 dan 28 Mei 2015 antara Maryanto, dkk (297 orang) dengan perusahaan yang berlokasi di Jl. Pahlawan, Desa Cemengkalang, Sidoarjo yang merupakan perusahaan milik publik tersebut, namun perundingan belumlah dapat dikatakan gagal.

“Menimbang, bahwa memperhatikan kesimpulan hasil perundingan terakhir yaitu tanggal 28 Mei 2015, dapat diambil kesimpulan bahwa perundingan belum berarti gagal, tetapi perundingan akan dilakukan kembali, sehingga mogok kerja tidak sah karena bukan sebagai akibat gagalnya perundingan,” tandas Hakim Tugiyanto, Rabu (2/3/2016).

Lebih lanjut Hakim Tugiyanto menyatakan, ketiadaan hari dan jam diakhirinya mogok kerja didalam surat pemberitahuan mogok kerja, juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PHI Surabaya juga memaklumi ketiadaan panggilan untuk bekerja ke setiap pekerja.

“Dalam keadaan mogok kerja secara massal, tentunya ada kesulitan dalam teknis pelaksanaan pemanggilan ke alamat masing-masing pekerja. Sehingga dalam keadaan mogok kerja secara massal, pemanggilan untuk kembali bekerja yang dilakukan secara tertulis secara umum menurut Majelis dapat diterima,” ujarnya membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang diregister dengan No. 145/G/2015/PHI.Sby itu. (HZ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of