Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
396

Kemnaker Undang Pakar Beri Masukan Revisi UU PPHI

_new_Tw_gallery_img
Suasana Diskusi FGD Arah dan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (foto: Dirjen PHI)

Jakarta | Dengan telah ditetapkannya revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2016, oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal tahun lalu. Maka Direktorat Jenderal Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Kementerian Ketenagakerjaan, berupaya untuk mendengar aspirasi ketenagakerjaan yang berkembang dari para pakar dan stakeholder lainnya.

Demikian dikatakan oleh Haiyani Rumondang, Dirjen PHI & Jamsos pada kata sambutannya dalam rangka pembukaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Ruang Tridharma, Gedung Kemnaker, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurutnya, meskipun inisiatif revisi UU PPHI datang dari DPR, tetapi tidak ada salahnya jika Kemnaker mulai menginventarisasi persoalan di lapangan beserta solusinya. Seperti dikatakan Haiyani, Kamis (25/3) kemarin, fokus diskusi kali ini adalah membahas 3 (tiga) hal utama, yaitu pencegahan perselisihan, penyelesaian perselisihan dan peningkatan sumber daya manusia yang menjadi pelaku dalam proses pencegahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Diskusi yang dipimpin oleh Prof. Payaman Simanjutak tersebut, berlangsung selama 3 (tiga) jam dengan dihadiri oleh lebih dari 30 (tiga) puluh orang pelaku hubungan industrial. Ia membagi peserta diskusi menjadi 3 (tiga) kelompok, yang masing-masing memberikan masukan terkait dengan SDM, pencegahan dan penyelesaian perselisihan.

Dalam diskusi, kelompok pencegahan diantaranya mengusulkan penghapusan konsiliator dalam proses penyelesaian perselisihan, serta menghilangkan perselisihan hak dari UU PPHI. Penguatan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan juga perlu dimaksimalkan. “LKS Bipartit musti ada di setiap perusahaan, jangan hanya karena sudah ada serikat pekerja maka dianggap sudah tidak perlu lagi keberadaan LKS,” tegas Myra Maria Hanartani.

Mantan Dirjen PHI dan Jamsos pada era Menteri Muhaimin Iskandar itu, juga menyoroti rekrutmen jabatan HRD atau Personalia oleh perusahaan. Sebab menurutnya, jabatan itu merupakan jabatan strategis yang jika penempatannya diisi oleh orang yang tidak kompeten dan fleksibel, justru akan menjadi boomerang bagi perusahaan itu sendiri. Isu sentralisasi pegawai mediator dan pengawas ketenagakerjaan yang tidak lagi dibawah kepala daerah, juga menjadi perbincangan hangat. Ketentuan otonomi daerah, setidaknya dianggap sebagai penyebab berubahnya struktural pegawai negeri sipil yang mengurusi bidang ketenagakerjaan.

Pada akhir diskusi yang bertema ‘Arah dan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial’ tersebut, Prof. Payaman menyerahkan seluruh hasil usulan yang dirumuskan peserta, untuk dijadikan bahan perumusan perbaikan UU PPHI agar lebih baik. (Sol)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of