Type to search

Berita

Ketua MK: Nota Pengawas Rahasia, Kepentingan Besar Siapa Yang Mau Dilindungi?

Share
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. (foto: kabarsatu.co)

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat. (foto: kabarsatu.co)

Jakarta | Sidang pengujian atas ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dalam perkara No. 3/PUU-XIV/2016, yang diajukan oleh Agus Humaedi Abdilah, Muhammad Hafidz, Solihin dan Chairul Eillen Kurniawan, digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (28/3) siang tadi, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden.

Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Djoko Agung Harijadi mengatakan, sifat rahasia yang melekat dalam Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, No. B.20/PPK/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, adalah dalam rangka menjalankan perintah Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 dan Pasal 181 huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo justru sependapat dengan keinginan para Pemohon. Menurutnya, para Pemohon telah berhasil mengkonstruksikan perbedaan antara informasi publik yang berakibat hukum pidana dengan yang berakibat hukum perdata. “Yang diminta adik-adik ini, agar Nota Pemeriksaan yang berakibat hukum perdata dapat dibuka akses untuk mendapatkannya, karena hal itu dapat menjadi salah satu upaya hukum bagi mereka untuk melindungi hak-hak mereka yang sudah dituangkan dalam Nota tersebut,” tandasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartoyo, atas pernyataan Pemerintah yang mempersilahkan bagi para pekerja, apabila pengusaha tidak bersedia melaksanakan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas untuk melanjutkan upaya hukum melalui mekanisme lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Selain Suhartoyo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat selaku Ketua MK, menyampaikan keresahannya dengan Pasal 2 ayat (4) UU KIP yang diuji oleh empat orang pekerja itu. Menurutnya, sepanjang frasa ‘Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya’, dapat ditafsirkan berbeda-beda, termasuk juga para Pemohon. Ia juga mempertanyakan, dalam hal persoalan yang dialami oleh para Pemohon yang merupakan hukum privat, kepentingan besar siapa yang mau dilindungi dengan merahasiakan Nota Pengawas?

Dalam kesempatan itu, Arief memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan keterangan Pemerintah dalam persidangan berikutnya, yang akan digelar pada hari Rabu, 20 April 2016, dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) ahli dari para Pemohon. (HZ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *