Type to search

Berita

Khawatir Dianggap Tidak Populis, APINDO Cabut Pengujian Pasal Pensiun

Share
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Dalam persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi, Senin (7/3) pagi tadi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melalui perantaraan kuasa hukumnya, John Pieter Nazar, dkk mencabut permohonan pengujian yang diregister dengan perkara No. 1/PUU-XIV/2016.

“Yang Mulia, bahwa kami terpaksa harus mencabut permohonan kami karena kami lebih memilih proses legislasi daripada mengajukan permohonan yang malah akan dianggap tidak populis”, demikian dikatakan John Pieter Nazar dihadapan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Hakim Patrialis Akbar.

APINDO mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.

Pemohon merasa keberatan dengan adanya pengaturan kewajiban pembayaran uang penggantian hak, yang terdiri dari cuti tahunan pekerja, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja kembali ketempat saat pekerja diterima pekerja, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% (lima belas perseratus), serta hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama.

Pada persidangan sebelumnya, yang digelar pada 23 Februari lalu, APINDO menilai telah terjadi tumpang tindih norma pengaturan mengenai pemberian pesangon dan pembayaran pensiun yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk tumpang tindih dengan aturan terkait program jaminan pensiun sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *