Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
951

Menggugat Setelah 10 Tahun, Gugatan Dinyatakan Daluarsa

Ilustrasi. (gambar: aktual.co)
Ilustrasi. (gambar: aktual.co)

Medan | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan, akhirnya memupuskan harapan Rustina Sihombing untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp.51,5 juta, atas akibat hukum yang timbul saat dirinya masih bekerja di PT. United Rope Medan.

Rustina yang telah bekerja sejak tahun 1993 mendalilkan, dirinya yang sedang mengandung anak ketiga diminta untuk mengundurkan diri pada awal bulan Januari 2005. Merasa mempunyai hak atas penghargaan masa kerjanya selama ini, Rustina menanti pemberian kompensasi yang dijanjikan akan dibayarkan terhitung 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah dirinya membuat pengunduran diri.

Melalui kuasa hukumnya, Rustina menganggap pengunduran dirinya tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Tidak terpenuhinya syarat yang mewajibkan setiap pekerja yang hendak mengundurkan diri, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dijadikan alasan Rustina dalam menggugat perusahaan yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, KM.9,5 Medan Deli itu.

Menanggapi alasan gugatan mantan pekerjanya, perusahaan berdalih tuntutan yang diajukan pada tanggal 4 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan PHI Medan dengan perkara No. 144/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tersebut, telah lewat waktu (daluarsa). Hal demikian, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 171 UU 13/2003 dan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004.

Majelis Hakim PHI Medan yang diketuai oleh Hakim Fauzul Hamdi, sependapat dengan dalil eksepsi perusahaan. Menurutnya, pengunduran diri yang dilakukan oleh pekerja telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, yaitu unsur atas keinginan sendiri bukan ada paksaan dari pihak manapun, sudah tercermin dari surat yang diakui oleh pekerja.

“Mengadili, dalam pokok perkara, menyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa sesuai Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003, Jo. Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI,” ucap Hakim Hamdi, Selasa (24/11/2015) yang dibacakan dalam sidang terbuka di Gedung PHI Medan. (HZ)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR,

Apakah Kuasa Hukumnya belum pernah baca ketentuan dalam pasal 171 UU 13/2003?

Terima kasih

Salam,
Barkah