Type to search

Bacaan

Mengoreksi Arah dan Kebijakan PHI, Ketika Perlindungan Menjadi Perselisihan

Share
Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. (foto: Humas MK/Ganie)

Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan. (foto: Humas MK/Ganie)

Hubungan yang timbul dari akibat adanya interaksi antara pemilik modal (pengusaha) dan pekerja dalam proses produksi atau jasa, yang didalam sistem tersebut diperlukan adanya pengaturan terhadap norma hak serta kewajiban bagi para pihak, yang ditetapkan melalui peran Pemerintah, dapat menimbulkan sengketa (disputes) diantara keduanya. Hal demikian terjadi, karena disebabkan adanya pertentangan antara pengusaha dengan pekerja, terhadap perbedaan pendapat atas norma hak dan kewajiban, yang diterapkan secara menyimpang.

Norma hubungan kerja yang telah diatur oleh Pemerintah, yang terdiri dari perlindungan terhadap hubungan kerja, pekerja penyandang cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan serta kesejahteraan, dapat terjadi penyimpangan dalam penerapannya. Penyimpangan tersebut merupakan kompetensi absolut dari Pemerintah selaku penjamin dilaksanakannya segala norma yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Belum maksimalnya peran Pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan pelaksanaan norma hubungan kerja, khususnya terkait dengan belum adanya mekanisme paksa terhadap penyimpangan norma ketenagakerjaan yang bukan berakibat pidana, menjadi catatan pemangku kepentingan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 bertanggal 4 November 2015. Bagaimana cara menjadikan Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berakibat hukum perdata, dapat dita’ati oleh pengusaha?

Minimnya pengaturan atas upaya paksa dalam rangka penegakkan hukum atas penyimpangan penerapan norma hubungan kerja yang bukan berakibat hukum pidana sebagai bentuk perlindungan, maka tak ada jalan lain bagi para stakeholder ketenagakerjaan, kecuali menempuh upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga Pengadilan Hubungan Industrial terhadap setiap persoalan yang diakibatkan dari perbedaan pendapat atas praktek penyimpangan penerapan norma hubungan kerja, pada akhirnya menyingkirkan peran utama Pemerintah dalam rangka menjamin pelaksanaan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Para pihak dipaksa untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat secara kontradiktor, dengan mekanisme bantah membantah dalam persidangan contentiosa (gugat menggugat).

Salah satu faktor yang mempengaruhi upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah kepastian hukum, sementara itu kepastian hukum dipengaruhi oleh tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Kebutuhan terhadap adanya sinkronisasi dan konsistensi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan hukum acara yang berlaku, menyangkut masalah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagai akibat hukum dari penyimpangan norma hubungan kerja, dalam rangka mengembalikan arah dan kebijakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, agar norma perlindungan tidak menjadi makna perselisihan, diantaranya adalah :

1. Penyelesaian Perselisihan Hak

Penyelesaian perselisihan mengenai hak sebagai bagian dari 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial, merupakan perselisihan mengenai tidak dipenuhinya (wanprestasi) hak, yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Tidak dipenuhinya hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, merupakan penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, [Pasal 176 UU 13/2003].

Meskipun diatur mengenai sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda atas penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, namun sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan ganti kerugian kepada pekerja/buruh [Pasal 189 UU 13/2003].

Segala hak-hak dan ganti kerugian yang dibebankan pengusaha kepada pekerja/buruh atas penyimpangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, merupakan kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan [Pasal 177 dan Pasal 178 UU 13/2003].

Oleh karena, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan berada pada instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan, maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga, Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara [Pasal 1 angka 8 dan angka 9, serta Pasal 55 UU 51/2009].

Akan tetapi, jika Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung-jawab dibidang ketenagakerjaan, tidak diajukan gugatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka, untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan mengenai hak, Nota Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang dihasilkan dari pemeriksaan Pro Justitia, seharusnya dapat dimintakan ‘eksekusi’ ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.

2. Penyelesaian Melalui Hakim Kasasi

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : [revisi Pasal 115 UU 2/2004]

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan atas permohonan kasasi harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebutyang apabila terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. Dan Jurusita Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, dan termohon kasasi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah putusan kasasi diterima.

3. Masalah Mekanisme Pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan Hubungan Industrial atau Putusan Arbitrase

Penetapan atau Putusan Pengadilan yang bersifat eksekutorial (kondemnatoir) atau dapat di-eksekusi, diantaranya adalah (i) perintah untuk melakukan atau tidak melakukan atau menghentikan suatu perbuatan tertentu; (ii) menyerahkan sesuatu barang; (iii) mengosongkan sebidang tanah atau bangunan; dan (iv) membayar sejumlah uang.

Upaya terhadap pelaksanaan Penetapan atau Putusan Pengadilan tersebut, dapat bersifat langsung (directe middelen) yaitu eksekusi riil (rieele executie) seperti : (i) menyerahkan barang selain uang (geven van ander goed dangeld); (ii) mengosong tanah atau bangunan; (iii) melakukan sesuatu (te doen); dan (iv) tidak melakukan sesuatu (nalaten). Serta juga eksekusi pembayaran sejumlah uang (verhaal executie) seperti : (i) penyitaan barang-barang bergerak atau tidak bergerak; (ii) pelelangan; dan (iii) pembayaran kepada kreditur.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah berupa eksekusi riil (rieele executie) mengenai untuk melakukan sesuatu perbuatan (te doen) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (nalaten), misalnya berubahnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau perbuatan mempekerjakan kembali.

Dalam hukum acara perdata, tidak ada pengaturan upaya paksa dalam hal Penetapan atau Putusan Pengadilan mengenai melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, sehingga upaya yang digunakan adalah melalui Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg. Berikut adalah pengaturan upaya pelaksanaan atas penetapan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

A. Tegoran (Aanmaning)

Untuk melaksanakan penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (eksekusi), berupa Penetapan Perdamaian Bipartit/Mediasi/Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri di wilayah permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diajukan.

Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan eksekusi, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja memanggil Pemohon dan Termohon untuk diberikan Tegoran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan sebuah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dan harus disampaikan kepada Pemohon dan Termohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon.

Termohon harus segera melaksanakan Penetapan Perdamaian Bipartit/Mediasi/ Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diberikan Tegoran (aanmaning).

B. Eksekusi Perbuatan

Dalam hal Termohon setelah diberikan Tegoran (aanmaning) tidak bersedia secara suka rela untuk melaksanakan Penetapan Perdamaian Bipartit/Mediasi/ Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, yang berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan (te doen), maka Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan eksekusi yang dimaksud adalah mengenai permintaan Pemohon, agar Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permintaan atas penentuan jumlah uang pengganti [Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg], sebagai akibat tidak dilaksanakannya Penetapan Perdamaian Bipartit/Mediasi/Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, yang berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan (te doen).

C. Penyitaan Barang

Dalam hal Termohon setelah diberikan Tegoran (aanmaning) tidak bersedia secara suka rela melaksanakan Penetapan Perdamaian Bipartit/Mediasi/Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, yang berisi perintah untuk membayar sejumlah uang (verhaal executie), maka Pemohon dapat mengajukan permohonan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diajukan.

Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan sita, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Penetapan Sita. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan Sita terhadap objek sita yang diajukan Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Sita.

Apabila objek Sita telah diletakkan Sita oleh Juru Sita, namun Termohon tidak bersedia secara suka rela melaksanakan Penetapan Perdamaian Bipartit/Mediasi/ Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan penarikan/pengosongan objek sita kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial diajukan.

Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan penarikan/pengosongan objek sita, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Penetapan Penarikan/Pengosongan Objek Sita, dan memerintahkan Juru Sita untuk menarik/mengosongkan objek sita yang diajukan Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan Penarikan/Pengosongan Objek Sita.

Apabila Juru Sita tidak menemukan objek sita yang telah diletakkan sita untuk dilakukan penarikan/pengosongan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, maka terhadap Termohon dapat diancam pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

D. Pelelangan

Setelah Juru Sita melakukan penarikan/pengosongan objek sita, dan Termohon tidak bersedia secara suka rela melaksanakan Penetapan Perdamaian Bipartit/ Mediasi/Konsiliasi, Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau kasasi; Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Putusan Arbitrase yang tidak dimohonkan kasasi; dan Putusan Mahkamah Agung, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan lelang (executoriale verkoop) atas objek sita kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri setempat setelah menerima permohonan pelelangan atas objek sita, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan Penetapan Pelelangan Atas Objek Sita dan dikirimkan ke Kepala Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, yang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Kepala Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang harus sudah menetapkan waktu, tempat dan harga lelang dilaksanakan, serta wajib melaporkan pelaksanaan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Segala perlawanan terhadap objek Sita Jaminan/Sita yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau yang telah diletakkan sita oleh Juru Sita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan/atau yang telah dilakukan Penarikan/Pengosongan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah permohonan penetapan diajukan, dan tidaklah menunda proses pelaksanaan sita [Pasal 207 ayat (3) HIR/Pasal 227 RBg], serta wajib diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama dan terakhir, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perlawanan diterima di Pengadilan Hubungan Industrial.

—–oOo—–

Oleh : Muhammad Hafidz, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *