Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
6.674

Menguji UU Dengan Peraturan Menteri Tentang Penyelesaian Perselisihan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Telah beberapa kali, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan terakhir adalah Pasal 81 yang diregister dengan perkara No. 20/PUU-XIII/2015, yang sama-sama dinilai oleh Pemerintah dan MK karena masalah implementasi (pelaksanaan). Masalah implementasi tidak selalu dari pihak pengusaha atau juga pekerja, namun nampaknya pihak Pemerintah juga sangat mungkin melakukan kesalahan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat, khususnya kepada masyarakat pekerja dan pengusaha, dengan menyediakan tenaga mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak (pekerja/buruh dan pengusaha) yang berselisih.

Mediator dalam menyelesaikan perselisihan, pada hakikatnya lebih ditekankan pada kemudahan bagi pekerja. Dan mediator memiliki tujuan untuk memaksimalkan penyelesaian perselisihan diluar mekanisme pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial). Namun, nampaknya untuk kesekian kalinya dapat diduga telah terjadi kesalahan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah (instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan).

Kesalahan tersebut adalah, pihak instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam menerima pencatatan perselisihan atau permintaan mediasi, seringkali merujuk juga pada ketentuan dalam Pasal 81 UU 2/2004, yang ketentuan tersebut diperuntukkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sehingga pencatatan perselisihan atau permintaan mediasi, diharuskan di kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di tempat pekerja bekerja.

Jikalau merujuk ketentuan dalam Pasal 81 UU 2/2004, yang menyatakan gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja-pun, masih summir terkait makna kata “meliputi”, sehingga masih dapat tempat untuk argumentasi pengajuan gugatan tidak harus selalu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat pekerja bekerja.

Apabila pihak kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan merujuk pada ketentuan dalam Permenakertrans No. PER.31/MEN/XII/2008 Tentang “Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan bipartit”, sebagai pelaksanaan perundingan bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 2/2004, yakni dalam penyelesaian melalui bipartit, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan”.

Namun ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, menyatakan sebagai berikut: “Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”. Pertanyaannya adalah, bagaimana apabila terjadi antinomi hukum antara ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU 2/2004 versus Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 Permenakertrans No. PER.31/MEN/XII/2008?

Semoga ada yang berkenan menanggapi beberapa pertanyaan dari point of view rekan-rekan Pekerja/Buruh. Terima kasih.

Salam,
Barkah (Jakarta, No. Hp : 081284656xxx)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Jono Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Jono
Guest
Jono

Dinas pengawas ketenagakerjaan sebagian besar tidak menindak penyimpangan ketenagakerjaan, tetapi malah ikut bermain-main dan mencari untung sendiri. Lihat tongkrongannya, berapa gaji pegawai pengawas ? Hampir semua bermobil mewah. Sudah sepatutnya KPK meneropong pegawai dinas pengawas ketenakerjaan diarea basah/ daerah industri.