Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
932

Organisasi Buruh Adalah Hak Karyawan, Bukan untuk Pemecatan Sepihak

gambar : (Jejaring Aturan Indonesia)
gambar : (Jejaring Aturan Indonesia)
gambar : (Jejaring Aturan Indonesia)

Perburuhan di Indonesia selalu menuai konflik yang tidak kunjung usai antara buruh dan pengusaha. Beberapa elemen seperti soal regulasi yang harusnya melindungi dan menjamin kesejahteraan malah membuat pengusaha bertindak sewenang-wenang, padahal aturan dibuat dan disahkan pemerintah harus bersifat melindungi bukan mendiskreditkan hak.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, sebuah perusahaan tekstil di Purwakarta seperti PT Gistek telah memecat secara sepihak 10 karyawannya. Hal ini diakibatkan karena karyawan tersebut mendirikan organisasi buruh di perusahaan, padahal serikat buruh PPA PPMI PT. Gistek sudah tercatat kepengurusannya di Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Purwakarta.

Hal ini pun membuat ratusan buruh dari sejumlah perusahaan di Purwakarta melakukan demonstrasi di Disnakertrans Kabupaten Purwakarta, pada hari Jum’at (11/3/2016). Para buruh yang mengatasnamakan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI Purwakarta), menuntut Disnakertransos untuk membantu permasalahan buruh. Diantaranya adalah meminta pihak dinas untuk memediasi antara pihak buruh dengan pihak perusahaan yang telah melakukan PHK secara sepihak. Para demonstran menuntut dinas untuk membantu mereka agar karyawan yang dipecat dapat bekerja kembali di Perusahaan tersebut. Jika tidak, mereka mengancam akan menggelar aksi serupa dengan massa yang lebih besar lagi.

Ironis memang. Kejelasan tentang regulasi yang mengatur serikat buruh telah jelas di atur dalam perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, serikat buruh/serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Sedangkan menurut pasal 102 UU ketenagakerjaan tersebut, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Sementara pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyebutkan, sebuah serikat buruh/serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Hal ini berarti terdapat independensi buruh dalam menentukan nasibnya menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga organisasi buruh baik yang di dalam perusahaan ataupun yang di luar perusahaan adalah untuk melindungi hak buruh/pekerja, bukan untuk mendukung kesewenang-wenangan dunia kapitalis (pemodal). Lebih jauh lagi, kalau kita lihat keinginan pemerintah saat ini terhadap dunia ekonomi global, Indonesia harus mampu keluar dari middle income trap menjadi Negara Maju (Developed Country) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi diatas 7%. Tentunya yang harus menjadi strategi dasar adalah perbaikan sistem manajemen dan birokrasi, peningkatan kualitas SDM, komitmen, konsistensi, dan kontinuitas Pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya, inovasi teknologi dan engineering serta pengembangan budaya produktif.

Pemerintah harus mampu memberikan pengawasan dan menghukum perusahaan yang melanggar regulasi. Begitu banyaknya perusahaan yang telah melanggar peraturannya sendiri seperti tidak patuhnya perusahaan terhadap UU Ketenagakerjaan, UU PT, UU Serikat Pekerja, dan lain sebagainya. Bahkan pelaksanaan teknis perundang-undangan tersebut yang saat ini masih dihantui kekuatan kapitalisme, atau dengan kata lain semakin jauh dari cara-cara konstitusional. (EF)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Joeeko Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
eko
Guest
eko

Yang merepotkan dan merusak aturan, yaitu politik dagang aturan, pak.

Joe
Guest
Joe

Hallo, mau tanya, apakah organisasi buruh yg dibentuk oleh buruh, pengurus inti nya boleh di isi oleh yg bukan karyawan perusahaan ? Misalnya posisi ketua dan sekretaris justru bukan dari karyawan perusahaan.
Apakah perusahaan wajib mengakomodir setiap organisasi buruh yg dibentuk oleh karyawan ataupun bukan karyawan ?
Mohon pencerahaan. Trimkasih