Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
520

Pemerintah Diminta Genjot Jumlah Kepesertaan, Bukan Menaikkan Iuran

Ilustrasi. (gambar: djsn.go.id)
Ilustrasi. (gambar: djsn.go.id)
Ilustrasi. (gambar: djsn.go.id)

Jakarta | Pemberlakuan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, yang mengatur tentang penaikkan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Peserta Mandiri), terus menuai penolakan. Bahkan kalangan Senayan juga belum sepakat dengan sikap Pemerintah yang akan memberlakukan besaran iuran baru per-1 April 2016 mendatang.

Karena itulah, Komisi IX DPR tetap meminta Pemerintah menunda kenaikan tersebut. ‘’Saya sangat kecewa karena Pemerintah tidak bisa menjelaskan secara detail dan bertanggung jawab atas alasan kenaikan iuran tersebut. Oleh karenanya, Komisi IX DPR minta kenaikan tersebut ditunda,’’ kata anggota Komisi IX, Irma Suryani Chaniago, Kamis (17/3) kemarin. Pernyataan tersebut dilontarkan Irma, setelah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Dirut BPJS dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan terkait kenaikan iuran peserta mandiri.

Tak hanya Irma, Pengamat Sistem Jaminan Sosial Nasional, Timboel Siregar juga turut menyayangkan sikap Pemerintah. Menurutnya, Pemerintah hanya berani menaikkan iuran peserta mandiri yang tidak memiliki kepastian pendapatan. “Yang lebih signifikan untuk menambah iuran sebenarnya adalah dengan menambah jumlah kepesertaan dari kalangan pekerja penerima upah,” tulisnya dalam keterangan pers yang diterima redaksi buruh-online.com, Jum’at (18/3).

Timboel menghitung, jika jumlah kepesertaan pekerja penerima upah dapat ditambah delapan juta saja, maka bisa menambah Rp9,6 triliun pertahun. Ia membandingkan dengan data kepesertaan aktif pekerja penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini berjumlah sekitar 19.2 juta orang, maka seharusnya BPJS Kesehatan datang ke BPJS ketenagakerjaan untuk mencocokkan data, dan mendatangi perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerjanya ke BPJS Kesehatan.

Ia juga meragukan pernyataan BPJS Kesehatan terkait akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan, apabil iuran jadi dinaikkan. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, sebut Timboel. Diantaranya, revisi beberapa regulasi, seperti Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Paket INA CBGs, revisi Peraturan Direksi BPJS Kesehatan yang mensyaratkan masa aktivasi 14 hari.

Lebih lanjut Timboel menyarankan, harus adanya kemauan baik Direksi BPJS Kesehatan untuk membantu pasien peserta BPJS dirumah sakit. Sebab, selama ini pasien sering disuruh beli obat, darah, dan lain sebagainya, serta sering ditolak karena alasan kamar perawatan, ICU, Picu, Nicu penuh. Selain itu, penegakkan hukum masih rendah, terutama pemberian sanksi terhadap rumah sakit nakal, tandasnya. (HZ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of