Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
532

Pemerintah Larang Produksi Motor Dua Tak, MA Kabulkan PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Kawasaki Motor Indonesia sejak 26 Februari 2015, akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan bernomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2015, MA membatalkan sebagian amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 231/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2015.

Padahal, PHI Jakarta Pusat telah menghukum perusahaan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta itu, dengan perintah untuk mempekerjakan kembali Agung Prasetyo, dkk (21 orang), dan membayar upah sejak bulan Januari 2014. Tak hanya itu, PHI juga menyatakan hubungan kerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu) berubah menjadi pekerja tetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu), serta menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100 ribu perhari.

Tak terima dengan putusan tersebut, Kawasaki melalui kuasa hukumnya, Edwan Hamidy Daulay mengajukan kasasi dengan alasan, bahwa jika sebuah perjanjian dinyatakan batal, maka seharusnya tidak dapat menimbulkan akibat hukum apapun kepada kedua belah pihak. Perusahaan juga berdalih, seharusnya jika para pekerja keberatan diperjanjikan kontrak, maka seharusnya pekerja mengajukan gugatan pembatalan sebelum perjanjian kerja berakhir.

Menanggapi dalil kasasi perusahaan, MA kurang sependapat. Pertimbangan hukum PHI Jakarta Pusat dianggap telah tepat dan berdasarkan hukum, dengan menyatakan peralihan status hubungan kerja Agung, dkk yang diwakili oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Tetapi, MA tidak sependapat dengan amar putusan bekerja kembali.

Sebab menurut Majelis Hakim Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Mahdi Soroinda Nasution, alasan PHK yang hanya dapat dihukum untuk mempekerjakan kembali adalah alasan-alasan yang dimaksud Pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Karena, alasan yang digunakan oleh perusahaan untuk tidak lagi mempekerjakan Agung, dkk, adalah adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2012, yang memaksa pengusaha terhitung Agustus 2015, harus menghentikan secara total produksi jenis sepeda motor bermesin 2 tak.

Atas pertimbangan tersebut, MA hanya menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU 13/2003, tegas Hakim Agung Soroinda, Senin (19/10/2015) lalu. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of