Type to search

Berita

PHI Tegaskan CV Tak Boleh Jadi Perusahaan Outsourcing

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Tanjungpinang | Meski jenis kegiatan usaha yang menjadi obyek pekerjaan di PT. ASL Shipyard Indonesia, dapat diserahkan sebagiannya ke perusahaan penerima pekerjaan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No. 220/Men/X/2004.

Dalam Kepmenakertrans tersebut, perusahaan penerima pekerjaan (outsourcing) haruslah badan usaha yang berbadan hukum. Akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan itu, maka hubungan kerja pekerja dengan perusahaan outsourcing dapat beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Sugeng Sudrajat, menilai perusahaan outsourcing yang bekerjasama dengan PT. ASL Shipyard Indonesia adalah CV. Global Marine Succses. “Majelis Hakim memeriksa bukti bukti dan keterangan saksi, ternyata perusahaan penerima pekerjaan yaitu CV. Global Marine Succses merupakan badan usaha yang bukan berbentuk berbadan hukum,” ujar ia.

Fakta tersebut, menurut Hakim Sugeng, unsur-unsur penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan tidak terpenuhi. “Oleh karena unsur-unsur penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan tidak terpenuhi, maka hubungan kerja antara CV. Global Marine Succses dengan para pekerja demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan,” tandasnya, Kamis (3/12/2015) lalu.

Atas peralihan hubungan kerja, maka segala akibat hukum dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh CV. Global Marine terhadap Agung Sunanto, dkk (12 orang) sejak 29 Januari 2014, menjadi tanggung jawab PT. ASL Shipyard Indonesia. Yaitu diantaranya upah selama proses masing sebesar Rp.15,8 juta, dan uang pesangon sebesar Rp.248,9 juta, demikian dikatakan Hakim Sugeng dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PHI Tanjungpinang.

Dalam putusan bernomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg, PHI juga menguatkan Nota Penetapan Pengawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang mewajibkan perusahaan yang berlokasi di Brigjend Katamso, Tanjung Uncang, Kota Batam itu, untuk membayar kekurangan upah dan tunjangan hari raya Agung, dkk di tahun 2014, sebesar Rp.91 juta. (YS)

1 Comment

  1. Barkah 11 Maret 2016

    Dear RR,

    Good news.

    Sedikit menarik bahwa dalam persidangan nengan nomor perkara No. 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg yang nampaknya gugatan diajukan PALING CEPAT pada bulan April 2015 yang diputuskan Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2015 MASIH MERUJUK pada Kepmenakretrans No. KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kepmenakretran No. KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain; yang TELAH DICABUT dan TIDAK BERLAKU LAGI SETELAH keberlakuan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
    http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/f50d1250dc48bcfbac4467ab9d86fb93

    Mengapa dalam persidangan tidak merujuk pada Permenakertrans No. 19 Tahun 2012? Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *