Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.659

PHI Tegaskan Relokasi Merupakan Kewenangan Pengusaha

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | “Bahwa, pada dasarnya kewenangan relokasi yang berakibat pada mutasi pekerja adalah berada pada pengusaha,” demikian dikatakan Hakim Tugiyanto, di gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (3/2/2016).

PHI Surabaya menilai, relokasi yang dilakukan oleh PT. Nusapro Telemedia Persada telah terbukti atas kehendak dari PT. Indosat atau perusahaan lain yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada PT. Nusapro. “Oleh sebab itu, pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan para pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan cukup beralasan dan sudah selayaknya dinyatakan dikabulkan,” tandas Hakim Tugiyanto.

Pertimbangan tersebut, menjadi dasar bagi Majelis Hakim PHI Surabaya untuk mengabulkan gugatan perusahaan yang sebelumnya mempunyai area kerja di wilayah Surabaya. Namun, PT. Indosat selaku perusahaan mitra kerja melakukan perubahan area kerja PT. Nusapro ke wilayah Probolinggo, Lumajang dan Malang Raya. Perpindahan yang dilakukan terhitung sejak Maret 2015 tersebut, mengakibatkan Vera Arema Waty, dkk (20 orang) harus pindah lokasi pekerjaannya.

Karena tidak bersedia pindah, akhirnya PT. Nusapro pada tanggal 2 Oktober 2015, mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Vera, dkk yang rata-rata telah bekerja selama 3-18 tahun ke PHI Surabaya, yang diregister dengan No. 115/G/2015/PHI.Sby. (YS)

2
Leave a Reply

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR,

Jika pokok perkara yang disampaikan oleh penggugat (perusahaan) kepada Tergugat (Pekerja) terkait relokasi/mutasi ke luar kota, mengapa pihak Tergugat (Pekerja) tidak ada satupun yang mendalilkan ketentuan pasal 54 dan pasal 55 UU 13/2003?
Dan mengapa Majelis Hakim PHI merujuk pada pasal 163 ayat (1) U 13/2003?

Terima kasih.

Salam,
Barkah

Barkah
Guest
Barkah

Tambahan LINK Putusan PHI dimaksud.

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/689f41b0ef708d4e9449d31e1889cc34

Salam,
Barkah