Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
826

PHI Tolak Eksepsi Kompetensi Relatif Mediasi

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bandung | Dianggap sejak awal tidak mengajukan keberatan atas proses mediasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, menolak eksepsi yang diajukan Dedi Kurniadi, pekerja PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Rabu (10/2/2016) lalu.

Kurniadi berdalih, anjuran dan risalah mediasi yang diterbitkan Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Disnakertrans Jawa Barat, tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014.

Dua ketentuan tersebut diatas, menurut Kurniadi merupakan aturan penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang dilakukan oleh Pegawai Mediator di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat. Oleh karena dirinya dan perusahaan berada di Kota Bandung, maka seharusnya proses mediasi dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

“Dengan demikian, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan gugatan yang diajukan adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karenanya Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)”, tegas Kurniadi di dalam jawabannya bertanggal 12 Oktober 2015.

Menanggapi dalil eksepsi Kurniadi, Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Wasdi Permana, dengan tidak adanya pengajuan keberatan saat di mediasi, maka produk hukum yang diterbitkan Pegawai Mediator Disnakertrans Jawa Barat tidaklah dapat dinyatakan batal demi hukum, seperti yang dijelaskan Marsana selaku Pegawai Mediator pada Disnaker Kota Bandung. “Dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat”, ujar Hakim Wasdi membacakan amar putusan yang diregister dengan No. 181/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu.

Kurniadi digugat oleh perusahaan tempatnya bekerja sejak 11 September 2015 lalu, karena diduga melakukan kesalahan berat sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Hal itulah yang menjadi dasar perusahaan perbankan untuk memutuskan hubungan kerja Kurniadi per tanggal 1 Agustus 2015, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran uang pisah sebesar Rp.19 juta melalui transfer bank.

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan pelanggaran berat maupun melanggar Pasal 58 ayat (1.b) Perjanjian Kerja Bersama, dan Kebijakan Kode Etik Perusahaan, maka surat pemutusan hubungan kerja Nomor 033/SB/HRER/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 sah secara hukum,” tandas Hakim Wasdi. (***Ys)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR, Terkait rujukan pasal 8 UU 2/2004 dan pasal 11 huruf b Permenakertrans 17/2014 yang digunakan oleh pihak Tergugat dalam eksepsi di persidangan PHI dan pendapat Majelis Hakim PHI Bandung, bahwa “…tidak adanya pengajuan keberatan saat di mediasi…”, muncul pertanyaan saya, yakni: 1. Apakah pihak pekerja (Tergugat) memang pernah memenuhi/menghadiri panggilan mediasi, meski hanya sekali? 2. Jika pernah memenuhi/menghadiri panggilan mediasi yang membuahkan risalah dan berujung dengan Anjuran Tertulis, bukankah pada saat memenuhi/menghadiri panggilan mediasi dapat dimaknai bahwa pihak pekerja tidak mempersoalkan proses mediasi dilakukan oleh Mediator di Disnaker Provinsi Jawa Barat sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam ketentuan pasal… Read more »