Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
821

PHK Karena Merokok, PHI Surabaya Gunakan Aturan Otonom

Ilustrasi. (foto: mirajnews.com)
mirajnewscom
Ilustrasi. (foto: mirajnews.com)

Surabaya | Meskipun terdapat perbedaan alasan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, namun Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 117/G/2015/PHI.Sby menilai, tindakan merokok ditempat kerja merupakan pelanggaran yang dapat dijatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja.

Majelis Hakim PHI Surabaya yang diketuai oleh Hakim Tugiyanto, Rabu (17/2/2016) berpendapat, alas hukum yang digunakan dalam memeriksa serta memutus pokok gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh Usmanto terhadap PT. Nachindo Tape Industry, adalah Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku di perusahaan sebagai aturan otonom yang biasa dikenal dengan ketentuan peraturan yang dibuat oleh majikan dan buruh, yang harus pula tunduk kepada aturan heteronom yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam Pasal 16 ayat (4) huruf f PP PT. Nachindo, PHK dapat dilakukan oleh pengusaha apabila pekerja merokok ditempat dekat dengan benda-benda yang mudah terbakar atau merokok ditempat kerja. Norma aturan tersebut, menurut kesaksian security perusahaan diduga telah dilanggar oleh Usmanto pada tanggal 15 Mei 2015.

Terhadap pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menyatakan PHK terhitung sejak 15 Mei 2015 yang dilakukan perusahaan yang berkedudukan di Jl. Raya Betro, Sedati, Sidoarjo itu, sah dan tepat menurut hukum. Serta akibat hukum dari PHK tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayar uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Usmanto yang telah bekerja selama lebih dari 16 tahun, sebesar Rp.20 juta.

Dalam putusan yang berbeda, buruhonline.com pernah mencatat adanya pokok masalah yang sama dengan hal yang dialami Usmanto. PHI Bandung pada 29 Juli 2015 pernah memutus perkara No. 74/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, yang menyatakan tindakan merokok Herwan ditempat kerja tidaklah dapat menyebabkan terjadinya PHK. Hal tersebut, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Goodyear Indonesia, yang hanya mengkualifikasikan tindakan merokok sebagai pelanggaran dengan pemberian Surat Peringatan III.

Selain di PHI Bandung, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya bernomor 512 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 21 September 2015, pernah membenarkan Putusan PHI Surabaya No. 9/G/2015/PHI.Sby tanggal 29 April 2015, yang menyatakan penilaian PHI Surabaya atas tindakan Moch. Choliq merokok di lingkungan kerja bukanlah sebagai kesalahan berat.

Dengan demikian menurut MA, amar putusan PHI Surabaya yang telah menghukum PT. Gelora Mas, dengan memerintahkan pembayaran uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp.30,3 juta terhadap Moch. Choliq telah tepat. (HZ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of