Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
417

Selalu Disarankan Agar Diperselisihkan, Aktivis Buruh Uji Aturan Perselisihan Hak

BO-1Jakarta | Sebagai salah satu aktivis serikat buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Pasuruan, Joko Handoyo terkesan kesal dengan tanggapan yang selalu dilontarkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, yang kerap kali mengarahkan agar memperselisihkan hak-hak normatif pekerja melalui mekanisme lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Alasan tersebut, menjadi dasar permohonannya dengan menguji ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 12, Pasal 2 huruf a, Pasal 56 huruf a, Pasal 86, Pasal 110, dan Pasal 114 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurut Joko, adanya pengaturan perselisihan hak pekerja justru membuat perusahaan cenderung mempersilakan pekerja untuk memperselisihkan hak yang tidak dipenuhi oleh pengusaha ke Pengadilan Hubungan Industrial. “Seringkali Pemohon menghadapi adanya perselisihan hak, misalnya dengan tidak dibayarnya THR. Namun ketika kita lapor kepada pegawai pengawas, selalu saja diarahkan, agar diperselisihkan,” jelas Joko, Rabu (23/3) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Dengan demikian, pada prinsipnya, Pemohon menginginkan aturan perselisihan hak dihilangkan dari ketentuan UU Ketenagakerjaan maupun UU PPHI. “Kalaupun di situ nanti dianggap merupakan perbuatan melawan hukum, biarlah kembali kepada habitat semula di peradilan umum,” tegas Joko dihadapan Hakim Konstitusi Suhartoyo, Wahiduddin Adams dan I Dewa Gede Palguna.

Terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin meminta agar Joko menguraikan kedudukan hukumnya. “Coba nanti ditegaskan. Sebab kalau sebagai perseorangan warga negara Indonesia, maka Pemohon harus dapat membuktikan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma yang hendak diuji,” tandas Hakim Wahiduddin dalam sidang pendahuluan dalam perkara yang diregister Nomor 23/PUU-XIV/2016 itu.

Usai memberikan saran, Majelis Hakim Panel MK memberikan kesempatan kepada Joko untuk memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. (HZ)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR,

Mantab….!

LINK risalah tgl. 23 Maret 2016.
http://goo.gl/bJZ34c

Insya Allah akan hadir di sidang selanjutnya pd tgl. 5 April 2016 jam 10.00 WIB.

Terima kasih.

Salam,
Barkah