Type to search

Berita

Tak Mampu Buktikan, Pekerja Borongan Bukan Pekerja Tetap

Share
Ilusrasi. (gambar: adimitrapratama.com)

Ilusrasi. (gambar: adimitrapratama.com)

Bandung | Meski diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek), Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, menolak tuntutan uang pesangon yang diajukan oleh Tantang Santang, dkk (15 orang) terhadap PT. Primarindo Putra Perkasa, yang berkedudukan di Jl. H. Alfi, No. 110, Cijerah, Kota Bandung.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Waspin Simbolon, para Penggugat tidak berhasil membuktikan apapun seperti yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 163 HIR. Padahal dalam uraian pokok perkaranya, Tatang menyatakan dirinya dipekerjakan dengan sistem kerja borongan, yang upahnya dibayarkan seminggu sekali berdasarkan satuan hasil pekerjaan.

“Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat beralih dari pekerja borongan menjadi pekerja tetap, oleh karenanya terbukti Penggugat adalah pekerja borongan bukan pekerja tetap, maka Tergugat secara hukum tidak berkewajiban membayar kompensasi atas pemutusan hubungaan kerja terhadap Penggugat,” tandas Hakim Waspin, Senin (29/2) lalu, saat membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang diregister dengan No. 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu.

Terhadap sistem kerja tersebut, PHI Bandung mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 150/Men/1999, yang berbunyi: Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. (YS)

1 Comment

  1. Barkah 18 Maret 2016

    Dear RR,

    Andai target rekan-rekan Penggugat adalah hubungan kerjanya (demi hukum) sebagai pekerja tetap, nampaknya “arah” dan “amunisi”-nya kurang sesuai sebagai pendukung targetnya.

    Saya kutip salah satu yang menjadi concern saya di bawah ini.

    POKOK PERKARA nomor 7 sebagai berikut:
    Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2013 TERGUGAT melakukan PEMUTIHAN kepada Para karyawan dengan alasan salah satu pemilik saham PT. Primarindo Putra Perkasa telah meninggal SEHINGGA para KARYAWAN HARIAN DIPUTIHKAN masa kerjanya dan akan DIBERIKAN KOMPENSASI PESANGON berdasarkan kesepakatan, sementara PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan Kompensasi Pesangon dengan alasan bahwa PARA PENGGUGAT bukan Karyawan tetap tetapi karyawan BORONGAN;

    Pendapat saya:
    Pekerja HARIAN kok dikasih uang pesangon?
    Sepanjang semua paham, bahwa uang pesangon yang diterima oleh pekerja HARIAN adalah bukan normative, dengan kata lain sebagai kebijakan perusahaan yang memberikan kompensasi di atas normative, maka it’s OK.
    Yang perlu dipastikan adalah tidak ada perbedaan pemahaman terhadap norma yang berlaku, sehingga tidak memicu pekerja lain (karyawan borongan) menganggap dirinya berhak juga atas KOMPENSASI PESANGON yang bukan diatur dalam peraturan perUUan, sehingga “lari” merujuk pada ketentuan dalam pasal 155 ayat (3) UU 13/2003, pasal 164 (ayat (3) UU 13/2003 yang terkait dengan uang pesangon, UPMK dan UPH… bahkan merujuk pada Permenakertrans No. 4/1994 ttg THRK yang notabene secara norma tidak diperuntukkan untuk pekerja borongan.

    Pertanyaan saya, mengapa pihak pekerja tidak fokus pada “ada tidaknya perjanjian kerja secara tertulis antara para Penggugat dengan Tergugat?”
    Andai dapat dibuktikan bahwa para Penggugat tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis dengan Tergugat, maka sesuai ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) UU 13/2003 hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap.

    Demikian dan terbuka untuk kita diskusikan. Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *