Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
288

Tak Sebut Wilayah Pengadilan, Sebabkan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan gugatan Moch. Anwar terhadap PT. Kemas Perdana Internasional tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke verklaard), Senin (1/2) lalu. Alasannya, adalah karena dalam surat kuasa khusus yang mewakili Anwar untuk menghadiri persidangan di PHI, tidak menyebutkan wilayah pengadilan negeri mana yang ditujunya.

“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat kuasa khusus Penggugat cacat formil atau tidak sah,” tandas Hakim Isjuaedi saat membacakan amar putusan dalam perkara yang didaftar dengan No. 133/G/2015/PHI.Sby itu.

Sebelumnya, Hakim Isjuaedi sudah pernah memberitahukan kepada kuasa hukum pekerja, untuk memperbaiki surat kuasa yang ia sampaikan saat mengajukan surat gugatan bertanggal 16 Nopember 2015. “Bahwa selama persidangan Majelis Hakim senantiasa mengingatkan Penggugat untuk memperbaiki Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, namun Penggugat tidak berkenan untuk memperbaikinya dan tetap pada pendiriannya,” jelasnya.

Menurut ia, surat kuasa khusus haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu Nomor 2 Tahun 1959 bertanggal 19 Januari 1959, Nomor 5 Tahun 1962 bertanggal 30 Juli 1962, Nomor 01 Tahun 1971 bertanggal 23 Januari 1971 dan Nomor 6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994. “Bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil,” ujar Hakim Isjuaedi.

Adapun secara garis besar, syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus yang dimaksud adalah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan dipengadilan; lalu menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Hakim Isjuaedi juga mengatakan, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat kuasa khusus dari penggugat, ternyata surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

Sebelumnya, Anwar diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan yang beralamat di Jl. Raya Sidomulyo, Rt.006, Rw.02, Buaran, Sidoarjo tersebut, dikarenakan adanya pelanggaran indispliener berupa mangkir kerja tanpa alasan. Sehingga perusahaan menganggap Anwar telah menimbulkan kerugian, dan mengganggu operasional perusahaan. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of