Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
543

Tak Terbukti Disharmonis, Gugatan PHK Perusahaan Ditolak

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bandung | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/1/2016) menolak gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan oleh PT. Sinar Mulia Perkasa, terhadap Iyan Rohaeni, dkk (3 orang).

Majelis Hakim PHI Bandung yang diketuai oleh Hakim Jonlar Purba, menilai dalil gugatan PHK yang dituduhkan kepada Rohaeni, dkk dengan alasan disharmonis (tidak adanya hubungan kerja yang harmonis), tidaklah beralasan hukum. Sebab, tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang melaporkan perusahaan atas dugaan pemberangusan serikat pekerja ke instansi yang berwenang, bukanlah termasuk rangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan.

“Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat, yang memohon menyatakan para Tergugat melakukan rangkaian perbuatan yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat, telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi,” demikian ujar Hakim Jonlar membacakan pertimbangan hukum dalam perkara yang diregisterasi dengan Nomor 162/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Menanggapi gugatan PHK yang diajukan oleh perusahaan tempatnya bekerja, Rohaeni, dkk juga turut mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Ketiga pekerja dari perusahaan yang beralamat di Jl. Sumatera, No.51, Bandung itu, meminta Majelis Hakim PHI Bandung untuk menyatakan menolak gugatan PHK perusahaan. Dan meminta agar perusahaan dihukum untuk mempekerjakan kembali ketiganya di posisi semula, dengan pembayaran upah selama tidak dipekerjakan sejak Mei 2015, beserta uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200 ribu perhari.

Terhadap petitum rekonvensi yang diajukan oleh Rohaeni, dkk, PHI Bandung menilai, dengan mempertimbangkan ditolaknya permohonan PHK yang diajukan perusahaan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan ketiga pekerja PT. Sinar Mulia Perkasa. “Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian”, tegas Hakim Jonlar, seraya memerintahkan perusahaan untuk mempekerjakan kembali Rohaeni, dkk, serta membayar uang paksa sebesar Rp.200 ribu perhari. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of