Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.016

Tiga Eksepsi dan Pokok Gugatan Ditolak PHI

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)
Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Tanjungpinang | Tak terima digugat oleh tujuh orang pekerja di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, PT. Shimano Batam ajukan 3 (tiga) eksepsi sekaligus dalam jawaban gugatan. Gugatan yang dilayangkan oleh Adik Susanto, dkk dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel), keliru dalam menarik pihak yang digugat (error in persona), serta telah lewat waktu (daluarsa).

Perusahaan yang berlokasi di Panbil Industrial Estate, Factory A, Lot. 10-19, Jl. Shimano Jaya Muka Kuning, Kota Batam itu, menilai tuntutan upah setelah berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang hanya dilakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali, dengan masa waktu kurang dari 3 (tiga) tahun, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Cukup beralasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugat error in persona, dikarenakan antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum lagi,” tulis Yeffi Zalmana selaku kuasa hukum dari perusahaan dalam jawabannya. Selain itu, gugatan Adik Susanto juga dinilai diajukan telah lewat batas waktu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Menanggapi eksepsi yang diajukan oleh perusahaan, Majelis Hakim PHI Tanjungpinang yang diketuai oleh Hakim Zulfadly berpendapat, eksepsi terkait akibat hukum dari perjanjian kontrak yang dianggap telah berakhir. Maka pertimbangan atas hal tersebut, harus melalui suatu mekanisme pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi atas gugatan yang dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel), serta keliru dalam menarik pihak yang digugat (error in persona), ditolak.

Sedangkan mengenai eksepsi atas gugatan daluarsa, Hakim Zulfadly mendasarkan pertimbangannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 12/PUU-I/2003 dan No. 100/PUU-X/2012, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2015. Ia menegaskan, bahwa substansi pembahasan daluarsa yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan, dianggap hanya menguntungkan satu pihak yaitu pengusaha, dan sama sekali tidak memberi kontribusi positif bagi pekerja.

“Karena daluarsa hak dan PHK merugikan pekerja dan memberi keuntungan finansial kepada pengusaha, daluarsa efektif menghapus kewajiban pengusaha membayar hak pekerja, sehingga pengusaha berpeluang mendaluarsakan hak pekerja selama pekerja tidak mengajukan tuntutan hak, yangmemanfaatkan kelalaian pekerja sebagai faktor utama penyebab daluarsa,” tandas Hakim Zulfadly.

“Menolak eksepsi Tergugat tersebut,” lanjut Hakim Zulfadly membacakan amar putusan dalam perkara No. 42/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Tpg, Kamis (15/10/2015) lalu. Penolakan PHI, ternyata tidak hanya pada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tetapi juga pada gugatan Andik Susanto, dkk.

Tuntutan Andik yang meminta agar hubungan kerja perjanjian kontrak menjadi pekerja tetap, dinilai tidak beralasan dan ditolak. Sebab, mereka dinilai tidak mampu membuktikan pekerjaan pokok yang berlangsung di PT. Shimano Batam sebagai kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of