Type to search

Bacaan

Tiga Hal Yang Membuat Dokter BPJS Berdemo

Share
Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. (foto: sinarkeadilan.com)

Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. (foto: sinarkeadilan.com)

Oleh : Timboel Siregar

Beberapa hari yang lalu, tepatnya Senin (29/2), ratusan dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu (DIB), berunjuk rasa di depan Istana Negara. Para dokter berdemo dengan jas putih dan membawa berbagai spanduk. Salah satu isi spanduk bertuliskan : “Kami adalah dokter pejuang pelayan rakyat bukan hamba BPJS”, dan “Kenapa pegawai BPJS asuransinya bukan BPJS”.

Sepertinya para dokter merasa terancam dengan kehadiran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dioperasionalkan oleh BPJS Kesehatan. Apakah memang benar JKN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi penghambat kesejahteraan para dokter?

Menurut saya program JKN yang dioperasionalkan BPJS Kesehatan, bukanlah penghambat kesejahteraan para dokter. Kalaupun para dokter saat ini berdemo mengeluhkan tentang kesejahteraannya, maka sebenarnya pokok masalahnya ada tiga hal, yaitu : Pertama, tarif INA CBGs yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 59 Tahun 2014, belum sesuai dengan harga keekonomian di Rumah Sakit, khususnya RS Swasta. Sebenarnya ada 14 rekomendasi hasil pembicaraan Kemenkes dan seluruh stakeholder terkait tarif, seperti asosiasi RS, Farmasi, dan lain sebagainya, yang hingga saat ini belum juga difollow up. Salah satu rekomendasi tersebut adalah, peninjauan ulang besaran tarif INA CBGs pada RS swasta, renunerasi dokter dan dokter spesialis serta besaran tarif obat.

Belum ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut, tentunya menimbulkan permasalahan bagi kalangan RS swasta, dokter dan pasien atau peserta BPJS. Banyak pasien yang harus mengeluarkan biaya sendiri (out of pocket) ketika berobat, hal ini yang biasa disebut dengan cost sharing. Dalam tarif INA CBGs tersebut, sebenarnya sudah termasuk remunerasi dokter dan dokter spesialis. Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sebenarnya tarif INA CBGs harus dirundingkan oleh BPJS Kesehatan dan asosiasi RS wilayah.

Nah hasil perundingan tersebut, yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Termasuk di dalamnya negosiasi tentang remunerasi dokter dan dokter spesialis. Namun yang terjadi saat ini, Kemenkes secara sepihak menentukan tarif tersebut, tanpa melibatkan pihak asosiasi RS. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah merevisi kembali Permenkes No. 59 Tahun 2014, dengan memberikan kesempatan kepada BPJS Kesehatan dan Asosiasi RS, untuk bernegosiasi menentukan tarif termasuk remunerasi para dokter.

Kedua, masalah remunerasi dokter ini juga terkait dengan keterbukaan manajemen RS kepada para dokter. Selama ini RS mengatur sendiri tentang remunerasi dokter. Seharusnya manajemen RS mengajak para dokter di RS nya, untuk membicarakan tarif yang diberikan kepada para dokter. Pemerintah harus bisa mendorong manajemen RS, untuk terbuka kepada para dokter terkait remunerasi para dokter.

Ketiga , permasalahan lainnya adalah terkait mahalnya biaya pendidikan dokter, apalagi dokter spesialis. Pemerintah harus meninjau kembali biaya pendidikan dokter maupun spesialis. Jumlah Dokter saat ini masih kurang dan penyebarannyapun belum merata. Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung biaya kuliah di kedokteran, agar jumlah, kualitas dan penyebaran dokter lebih baik lagi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *