Type to search

Sekitar Kita

UU Tapera Masih Belum Bisa Memastikan Buruh Memiliki Rumah

Share
(Sumber : bp3jb.jabarprov.go.id)

(Sumber : bp3jb.jabarprov.go.id)

Jakarta | Pengamat Sistem Jaminan Sosial, menilai Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa persidangan ketiga tahun 2015-2016, Selasa (23/2) lalu, belum memberikan kepastian kepada setiap pekerja untuk dapat memiliki rumah.

Demikian dikatakan Timboel Siregar dalam keterangan pers yang diterima redaksi buruh-online.com, Sabtu (5/3) kemarin di Jakarta. Ia mempersoalkan norma subyektif, yang menimbulkan ketidak-pastian kepemilikan rumah dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf c dan d UU Tapera, yang mengatur kelayakan peserta untuk mendapatkan pembiayaan, tingkat kemendesakan kepemilikan rumah dan ketersediaan dana pemanfaatan.

“Kalo merujuk pada dua ayat ini, maka tidak ada kepastian kapan peserta bisa mendapatkan pembiayaan rumah. Kalaupun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Penyelenggara (BP) Tapera, maka seharusnya ada kepastian secara obyektif, tidak menjadi subjektifitas BP Tapera,” tandas ia yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).

Menurutnya, kepastian peserta mendapatkan rumah diatur oleh Peraturan Pemerintah bukan oleh Peraturan BP Tapera. Sebab, yang mendesak bagi pekerja dan rakyat berpenghasilan rendah adalah kepastian untuk mendapatkan rumah. Timboel juga menyoroti masalah kepesertaan, yang menurutnya harus dibatasi hingga pekerja yang mempunyai gaji dibawah 2 kali penghasilan tidak kena pajak atau sekitar Rp. 7 juta. “Yang berhak, hanya golongan masyarakat termasuk pekerja yang berpenghasilan rendah dan juga tidak boleh dibatasi hanya bagi yang sudah menikah saja,” tegasnya. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *